.webp)
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendesak agar sistem pemutakhiran data terkait warga penerima bantuan sosial (Bansos) diperbaiki. Hal ini disebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran terus menjadi salah satu masalah klasik dan berulang di masyarakat.
"Mari bersama-sama mencegah agar semua Bansos bisa tepat sasaran. Kasihan warga yang berhak menerima terabaikan hanya karena sistem yang tidak tepat. Hentikan Bansos salah sasaran," kata Laila dalam keterangan tertulis, Senin (1/11/2021).
Politisi perempuan PKB ini mengaku jengah dengan sistem pemberian Bansos. Mulai dari pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah pusat sampai bantuan tunai dan sembako dari Pemkot atau berbagai bantuan sosial lainnya, masih saja ada yang tidak tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, program tersebut seakan menjadi kurang bermanfaat karena masyarakat yang mestinya menerima bantuan tersebut tidak merasakan sebagai penerima manfaat. Sebaliknya, warga yang tergolong mampu malah menerima Bansos.
Setiap turun ke masyarakat, Laila juga mendapat keluhan yang sama. Seperti yang ia temui di daerah pemilihannya di Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar. Di sana warga juga curhat masalah Bansos.
"Ini masalah klasik, problem tahunan. Gak ono ta masalah yang lain. Kok mesti Bansos tidak tepat sasaran," ucap Laila.
Di Rungkut Tengah, menurut Laila ada sekitar 9 warga yang mestinya lebih berhak mendapat Bansos terabaikan. Baik Bansos dari pusat BST, bantuan tunai Pemkot, bantuan sembako Pemkot, dan jenis bantuan lain.
Warga hanya mengadu ke ketua RT dan RW untuk mengajukan bantuan karena kondisi riil membutuhkan. Namun, ada warga yang ekonominya lebih baik dari warga yang mengajukan malah dapat bantuan.
Tidak hanya menimbulkan masalah baru, di antara warga juga bisa menimbulkan kecurigaan, terutama kepada perangkat atau RT/RW yang akan membuat warga berburuk sangka kepada perangkat karena dianggap memilih warga yang tidak tepat.
"Saya bisa merasakan situasi di masyarakat. Saat reses menjadi akumulasi mereka mengeluh akan sistem Bansos. Sudah saatnya pemutakhiran data By digitalisasi. Ini tak bisa ditawar lagi," imbuh Laila.
Ia juga mengatakan data base masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu di kota juga harus termanage dengan baik. Terutama akurasi data dengan terus meng-update data terkini. Ia menyarankan untuk melakukan pemantauan warga MBR secara berkala.
"Digitalisasi data KBR tak bisa ditawar lagi. Harus ada Program pendataan khusus atau aplikasi yang menjangkau dan meng-update warga MBR. Semua intervensi Pemerintah termasuk Bansos harus mengacu pada data ini," ujar Laila.
Terjunkan Petugas di Lapangan
Laila menyebut Bansos yang tidak tepat sasaran menjadi semacam 'menu wajib' dalam reses. Warga pun tidak segan meminta anggota DPRD sebagai penyambung lidah warga untuk mengatasi persoalan klasik itu.
Wakil Ketua DPRD ini mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang telah berusaha mengatasinya. Pemkot juga sudah melakukan pemutakhiran data MBR. Namun yang paling penting menurutnya adalah petugas yang harus Turun ke lapangan.
Ada proses menuju akurasi data, mulai petugas yang turun langsung, mengecek kondisi riil, mensurvei, melakukan wawancara, dan meng-cross cek. Tentu Petugas ini tidak bisa berjalan sendiri, petugas Pemkot, bisa dari Dinsos, staf kecamatan atau kelurahan harus wajib turun. Laila menjelaskan caranya adalah dengan melibatkan RT dan RW sebentar.
Sementara itu, Ketua RT Rungkut Tengah Eko Nikanto menuturkan dirinya setuju jika dilakukan pemutakhiran data dengan melibatkan RT.
"Saya juga berharap demikian. Warga juga tidak bisa protes karena sudah akurat datanya. Lebih baik jika ada aplikasi yang mudah bagi kami membantu pemutakhiran data," katanya.
Sebaiknya warga yang sudah naik kelas menurut Eko juga mengembalikan dan menyerahkan kepada warga yang berhak. Eko menyebut bahwa ada warganya yang mengembalikan Bansos karena merasa tidak berhak. Namun warga ini sendiri yang memilih mengalihkan Bansos ke warga lain.
Selain masalah Bansos, warga di Rungkut Tengah juga curhat mengeluhkan fasilitas umum yang perlu ditingkatkan. Termasuk bagaimana mempercepat perbaikan paving. Termasuk saluran air menjelang musim penghujan.
Laila pun akan memperjuangkan dan merealisasikan impian warga kepada Dinas terkait. Baik akurasi penyaluran Bansos maupun permintaan perbaikan fasilitas umum kampung.
(ega/ega)
