.webp)
Ketua Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia (UI) Prof Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan alasan penolakan terhadap PP No 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Penolakan itu dilayangkan lantaran tidak dilibatkannya DGB dalam penyusunan revisi Statuta UI.
"Kami sudah membahasnya di Kemendikbud. Kemendikbud sudah menyetujui dan itu sampai medio Oktober. Tapi setelah itu tiba-tiba kami tidak diundang lagi. Dan kami menganggap, ini Kementerian... mungkin pandemi susah kali ya. Sehingga kami tidak bertanya-tanya lagi, menunggu saja. Dan ternyata tiba-tiba pada Juli 2021, keluarlah statuta yang isinya berbeda dengan apa yang kami rumuskan," tutur Harkristuti di kampus UI Depok, Jawa Barat, Jumat (12/11/2021).
Harkristuti pun mengaku kaget dengan diterbitkannya Statuta UI yang baru. Apalagi statuta teranyar itu berbeda dengan yang dirumuskan bersama DGB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami agak kaget juga karena saya itu lama di penyusunan perundang-undangan dan ini jarang-jarang hampir tidak pernah terjadi. Draf tentang perubahan Statuta ternyata menjadi draf penggantian Statuta. Yang tentu saja perspektifnya, asas-asasnya, berbeda dengan apa yang kami rumuskan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, isi Statuta UI yang baru juga tidak memuat asas-asas good university government. Bahkan Statuta UI itu memberikan kewenangan lebih kepada Rektor.
"Akan tetapi yang baru itu tidak lagi ada, check and balance-nya sudah jauh direduksi karena lebih banyak kekuatan di tangan Rektor, termasuk mengangkat guru besar, yang seyogianya ada di tangan menteri diturunkan ke Rekor," kata Harkristuti.
Poin lain yang dipersoalkan DGB adalah diperbolehkannya anggota partai politik menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI. Padahal, dalam Statuta UI sebelumnya, ada larangan anggota parpol menjadi anggota MWA.
"Dari tujuh orang unsur di luar dosen UI pendidik dan mahasiswa, itu ada unsur masyarakat yang selama ini kita buat prohibisi larangan, anggota parpol tidak boleh menjadi anggota MWA untuk masyarakat. Kenapa? Karena kita tidak mau diintervensi atau dijadikan ajang politik. Kampus itu Anda boleh bicara tentang politik, tapi memasukkan politik dari luar itu sangat harus berhati-hati. Karena kita harus menjaga impartialitas atau netralitas kita," tutur dia.
"Nah, tiba-tiba larangan ini dihapus. Lalu, selain enam orang anggota MWA, kita juga akan memiliki sembilan anggota kehormatan yang juga boleh saja dari partai politik. Jadi bisa dibayangkan ekstremnya ada sembilan plus enam anggota parpol yang menjadi anggota MWA UI dan itu jumlahnya melebihi dari dosen UI, tenaga kependidikan, dan mahasiswa," sambung Harkristuti.
detikcom sudah berupaya menghubungi Ari Kuncoro melalui pesan singkat. Namun Ari tidak merespons, hanya membaca pesan singkat yang dikirim detikcom.
Diberitakan sebelumnya, guru besar dan mahasiswa UI menggelar unjuk rasa terhadap Rektor UI Ari Kuncoro di kampus UI Depok. Mereka memprotes revisi Statuta UI.
(mae/dhn)
