Hakim Tinggi Haryono dkk: Sunat Vonis Pinangki, Perberat Edhy Prabowo

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 12 Nov 2021 17:34 WIB
Menteri KKP periode 2019-2024 Edhy Prabowo hadiri acara pisah-sambut di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti turut hadir di sana
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dari 5 tahun penjara menjadi 9 tahun penjara. Sebelumnya, PT Jakarta beberapa kali menyunat hukuman koruptor.

Berdasarkan catatan detikcom, Jumat (12/11/2021), salah satu putusan yang divonis dan membuat heboh adalah vonis jaksa Pinangki Sirna Malasari. PT Jakarta mengkorting hukuman Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Duduk sebagai majelis Pinangki yaitu:

1. Muhamad Yusuf (ketua majelis)
2. Haryono
3. Singgih Budi Prakoso
4. Lafat Akbar
5. Reny Halida Ilham Malik

Apa alasan Haryono dkk menyunat hukuman Pinangki? Berikut argumennya:

Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Oleh karena itu, ia masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik.

Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.

Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab. Sehingga tidak layak dihukum 10 tahun penjara. Vonis 4 tahun penjara dinilai sepadan dengan tuntutan jaksa, yang menuntut 4 tahun penjara juga.

Tuntutan pidana jaksa/penuntut umum selaku pemegang asas dominus litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Nah, di perkara Edhy Prabowo, yang juga mantan politikus Partai Gerindra, tiga nama hakim yang mengadili Pinangki kembali diturunkan. Mereka adalah Haryono, Singgih Budi Prakoso, dan Reny Halida Ilham Malik. Berikut susunan lengkap majelis Edhy Prabowo:

Haryono (ketua majelis)
M Lutfi
Singgih Budi Prakoso
Reny Halida Ilham Malik
Anthon Saragih.

Berikut alasan Haryono dkk memperberat hukuman Edhy:

Hukuman 5 tahun penjara tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang seharusnya ditangani secara ekstra dan luar biasa. Terlebih lagi Edhy adalah seorang menteri yang membawahi Kementerian KKP telah dengan mudahnya memerintahkan anak buahnya berbuat hal yang menyimpang dan tidak jujur.

Terdakwa telah merusak tatanan kerja yang selama ini ada, berlaku, dan terpelihara dengan baik. Terdakwa telah menabrak aturan/tatanan prosedur yang ada di kementeriannya sendiri.

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi konvensi antikorupsi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, korupsi yang hanya diperangi dan menjadi musuh bangsa Indonesia tetapi juga menjadi musuh seluruh umat manusia.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga dapat meruntuhkan sendi-sendi kedaulatan negara. Karena sebagai seorang menteri, yang merupakan pembantu presiden, sudah seharusnya memahami ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat', kekayaan alam tidaklah bisa dengan mudahnya dapat dieksploitasi untuk kepentingan orang tertentu.

Sebagai catatan, Haryono dan Reny Helida Ilham Malik juga menyunat hukuman Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Asuransi Jiwasraya Syahmirwan. Majelis yang menyunat hukuman Syahmirwan dari seumur hidup menjadi 18 tahun penjara.

Hakim tinggi Haryono juga menganulir hukuman penjara seumur hidup pembobol Jiwasraya, Joko Hartono Tirto, menjadi 18 tahun penjara. Selain itu, Haryono dan Reny duet menganulir hukuman mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.

Lalu, siapa hakim tinggi Singgih Budi Prakoso? Saat ia menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada 2013, namanya disebut menerima uang suap dari Dada Rosada dan Edi Siswadi melalui Toto, yang diserahkan kepada terdakwa Setyabudi Tejocahyono.

Dalam dakwaan Wakil Ketua PN Bandung, Setyabudi, jaksa menyebut Singgih mendapatkan jatah USD 15 ribu, sedangkan dua anggota majelis hakim perkara korupsi bansos, yaitu Ramlan Comel dan Djodjo Dkohari, mendapat masing-masing USD 18.300.

Namun nasib Singgih beruntung. Kariernya moncer dengan dipromosikan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, lalu dipindah ke PT Semarang hingga akhirnya masuk Ibu Kota.

Adapun Reny Halida Ilham Malik tercatat berkali-kali mendaftar calon hakim agung, tetapi gagal saat tes di Komisi Yudisial (KY). Kegagalan Reny tercatat saat mendaftar pada 2017, 2019, 2020, dan 2021. KY akhirnya mencoret nama Reny dari kursi calon hakim agung 2021.

Kembali lagi ke putusan Edhy Prabowo-Pinangki. Di tangan tiga hakim yang sama, beda nasib Pinangki, berbeda beda pula nasib Edhy. Pinangki disunat, Edhy diperberat.

Ah, seandainya Haryono dkk di kasus Pinangki juga mengingat bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi dapat meruntuhkan sendi-sendi kedaulatan negara.

Simak juga Video: Praperadilan Ditolak, MAKI-LP3HI Akan Kembali Gugat KPK soal King Maker

[Gambas:Video 20detik]




(asp/yld)