.webp)
Pemerintah dan elemen masyarakat menggenjot vaksinasi lansia di Indonesia. Hal ini mengingat capaian vaksinasi lansia belum sesuai harapan karena hambatan akses dan faktor informasi yang keliru.
Hingga saat ini baru 43% lansia yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Adapun kondisi ini berbanding terbalik dengan capaian vaksinasi secara umum yang telah mencapai 61%. Kondisi inilah juga yang membuat pemerintah menetapkan kebijakan vaksinasi lansia menjadi salah satu indikator penurunan level PPKM kabupaten/kota.
Padahal, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi mengatakan kelompok lansia berisiko tinggi mengalami gejala yang lebih berat saat terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, kelompok lansia selalu menjadi prioritas vaksinasi COVID-19, termasuk di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Targetnya, minimal dosis pertama dikejar sampai akhir Desember 2021. Karena kita tahu, kesakitan dan kematian pada usia di atas 59 tahun meningkat 6-7 kali lebih tinggi daripada nonlansia," tutur dr Nadia dalam keterangan tertulis, Kamis (11/11/2021).
"Kita harus melihat pengalaman Singapura, di mana sebagian besar kasus meninggal adalah lansia yang belum tervaksinasi sehingga kerentanannya tinggi," imbuhnya.
Dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)-KPCPEN, Kamis (11/11), dr Nadia juga mengingatkan kelompok lansia agar tidak perlu khawatir soal vaksin COVID-19. Pasalnya, seluruh vaksin yang di Indonesia sudah melalui uji klinis, teruji keamanannya dan minim efek samping. Pada hasil uji klinis, kata Nadia, usia juga tidak mempengaruhi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi).
"Justru vaksin COVID-19 ini ditujukan bagi lansia dan orang yang punya komorbid, karena itulah kelompok yang terbanyak terdampak dengan sakit parah bahkan kematian," paparnya.
Lebih lanjut dr Nadia menyebut bila target vaksinasi tidak tercapai, maka Indonesia tidak bisa seutuhnya membentuk kekebalan kelompok. Ia mengatakan jika wilayah cakupan vaksinasi di atas 70%, situasi pandemi dapat beralih ke endemi. Sementara, jika suatu di daerah jumlah vaksinasinya belum mencapai target, maka daerah tersebut berpotensi mengalami kejadian luar biasa, termasuk peningkatan kasus COVID-19.
"Kita tidak akan bisa keluar dari pandemi bila target sasaran vaksinasi belum tercapai," tegas dr Nadia.
Mengenai vaksin booster, dr Nadia menyebut hal tersebut sudah menjadi bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat dan sudah dilaksanakan pada tenaga kesehatan. Mengingat seiring berjalannya waktu, imunitas akan berkurang dan turunan varian Delta dapat bermunculan.
"Sehingga perlu adanya vaksin tambahan untuk memperkuat imunitas, antibodi yang sudah terbentuk dari vaksin satu dan dua," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus memaparkan beberapa tantangan vaksinasi lansia di daerahnya di antaranya, kendala terkait akses lansia ke pusat vaksinasi dan pemahaman masyarakat soal vaksin. Menurutnya, hal ini menyebabkan target vaksinasi lansia belum tercapai.
Dalam menghadapi tantangan ini, Firdaus mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Hal ini di antaranya, bus vaksin keliling untuk mendekatkan masyarakat ke pusat vaksinasi, vaksin dari rumah ke rumah, dan menghadirkan pusat vaksinasi di bank-bank tempat para lansia mengambil gaji pensiunan.
Ia menyebut upaya vaksinasi dari rumah ke rumah dilakukan guna mempermudah akses bagi para lansia, sekaligus dalam rangka menyampaikan informasi yang benar terkait vaksinasi. Untuk itu, ia berharap seluruh upaya ini dapat mengejar target capaian vaksinasi sebelum 22 November 2021 untuk evaluasi PPKM berlevel.
Kendati demikian, Firdaus tidak memungkiri tetap ada warga yang tetap menolak divaksinasi meski sudah didatangi.
"Masyarakat harus benar-benar diberikan pemahaman terkait dampak vaksinasi tersebut. Pemerintah kota selain berikan edukasi juga mengikat dengan regulasi, sehingga diharapkan semua orang akhirnya akan meminta vaksinasi," papar Firdaus.
Adapun regulasi yang dimaksud adalah edaran wali kota, bagi warga yang ingin berurusan dengan instansi pemerintah atau swasta harus memperlihatkan kartu vaksinasi, termasuk untuk lansia.
Di sisi lain, Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Vaksinolog, Dirga Sakti Rambe juga mengakui hoaks masih menjadi tantangan vaksinasi lansia. Ia menyampaikan, pada zaman digital saat ini, hoaks memang tidak terhindarkan, bukan hanya di Indonesia melainkan menjadi fenomena global.
Dalam menangkal hoaks, ia mengajak dokter dan ilmuwan semua untuk 'turun gunung' membanjiri media sosial dan media konvensional dengan berita yang benar dan kredibel.
"Salah satu kendala vaksinasi lansia adalah hoaks yang beredar sehingga harus di-counter," ungkapnya.
Di kesempatan tersebut, ia kiga membahas soal anggapan bila anggota keluarga lain sudah divaksin maka lansia tidak memerlukan. Terkait hal ini, Dirga memastikan hal tersebut merupakan hal yang salah.
"Lansia lebih banyak di rumah sehingga tidak perlu vaksinasi itu hal salah. Mereka memang di rumah, namun yang muda-muda kan keluar rumah dan bisa tertular dan membawa pulang virus. Nobody is safe until everyone is safe," kata Dirga.
Dirga mengingatkan usia lanjut dengan berbagai penyakit justru yang harus divaksinasi agar terlindungi. Selain itu, tidak ada batasan usia lansia untuk vaksinasi, melainkan batasannya adalah kriteria medis.
"Justru karena lansia, risiko tinggi, maka harus dilindungi. Tidak ada batasan usia vaksinasi lansia. Bukan usia batasannya, kriteria untuk vaksinasi harus secara medis. Bagi kakek nenek orang tua kita bawa dulu ke tempat vaksinasi. Nanti petugas yang akan tentukan layak atau tidak untuk vaksinasi. Jangan menyerah dulu," pungkasnya.
(prf/ega)
