Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK mengusut praktik-praktik yang terindikasi korupsi di pelabuhan. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menaruh harapan agar KPK tidak segan memenjarakan para mafia yang bermain.
Awalnya Luhut mengaku melihat hasil pengawasan di sejumlah pelabuhan yang birokrasinya tidak sesuai. Luhut pun membeberkan orang-orang yang mengacau di pelabuhan sudah seharusnya ditindak.
"Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum mendapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks, misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok," kata Luhut, Kamis (11/11/2021).
Hal itu disampaikan Luhut dalam webinar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan tema 'Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan'. Ketua KPK Firli Bahuri turut mengikuti webinar itu.
Baca juga: Luhut Minta KPK Penjarakan Mafia Pelabuhan! |
"Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitor ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan. Sudah jelas orang begini masih macam-macam. Saya sudah bilang, Pak Pahala, ayo, kita bawa orang ini, sudah jelas merusak sistem kita. Diganti atau dipenjarakan," tambahnya.
Pahala yang dimaksud Luhut adalah Pahala Nainggolan, yang menjabat Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Luhut meminta agar pelabuhan di Indonesia lebih hebat lagi.
"(Sebanyak) 80 persen merupakan cargo transhipment dari negara lain. Sebaliknya, pelabuhan kurang produktif dan efisien dapat jadi kelemahan suatu negara," katanya.
"Sebagai ilustrasi dampak secara makro, pebisnis dan investor tentunya mempertimbangkan biaya logistik dalam menjalankan bisnis dan investasi. Dengan biaya logistik tinggi, berkuranglah minat pebisnis berinvestasi dan berkuranglah lapangan kerja dan daya beli masyarakat makin rendah," sambungnya.
