Luhut Bandingkan Pelabuhan Malaysia dengan RI: Kita Mau Jadi Pecundang Terus?

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 11 Nov 2021 12:25 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah selesai menjalani pemeriksaan terkait laporannya soal pencemaran nama baik Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Luhut diperiksa selama 1 jam atas laporannya tersebut.
Menko Marves Luhut Pandjaitan (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berbicara mengenai biaya logistik pelabuhan di Indonesia yang masih tinggi. Luhut membandingkan dengan Abu Dhabi hingga Malaysia yang bisa memiliki biaya logistik lebih rendah.

"Saya ingin berbagai biaya yang turut berkontribusi terhadap biaya logistik nasional sampai pada 23 persen. Kenapa negara tetangga kita bisa murah sampai 12 persen? Oleh karena itu, kita targetkan turun ke 17 persen dan PDB (produk domestik bruto) 2024 sebagaimana tercantum dalam Perpres 18 2020," kata Luhut dalam webinar Stranas PK 'Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan', Kamis (11/11/2021).

Luhut menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh menjadi bangsa pecundang. Dia menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang hebat dan besar.

"Kenapa Abu Dhabi, Singapura, Malaysia bisa? Kenapa kita nggak? Pertanyaan ini perlu datang. Apa bangsa ini mau jadi pecundang terus? Saya kira tidak, kita bangsa besar. Kita buktikan kemarin bisa menangani kasus besar dan jadi perhatian dunia," kata Luhut.

Luhut lantas mengatakan perlu dilakukan penataan pelabuhan sehingga dapat dikontribusikan dengan signifikan. Dia berharap pihaknya dan instansi terkait dapat menemukan langkah untuk menciptakan pelabuhan yang efisien.

"Dalam merealisasikannya, saya pikir penataan pelabuhan dapat berkontribusi sangat signifikan. Saya berharap kita mengambil langkah mengefisiensikan pelabuhan dengan mengadopsi best practice pelabuhan yang efisien," ujarnya.

Lalu, Luhut memaparkan bahwa pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam permasalahan logistik di pelabuhan Indonesia. Salah satunya tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) 5 Tahun 2020.

"Untuk membenahi logistik Indonesia, pemerintah sudah menyusun rencana aksi penataan ekonomi logistik nasional dalam Inpres 5 2020, menyelaraskan arus lalulintas barang, dokumen internasional, kedatangan sarana pengangkut sampai barang tiba di gudang," ujarnya.

Dalam hal itu, Luhut menyebut akan ada kerja sama dengan pihak terkait dalam melakukan pertukaran data simplifikasi hingga sistem teknologi yang mendukung. Lalu juga ada peningkatan kualitas SDM.

"Rencana aksi ini berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta melalui pertukaran data simplifikasi proses, penghapusan repetisi, dan didukung sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait. Di samping itu perlu ada peningkatan kualitas dan kapasitas SDM," katanya.

Lebih lanjut, Luhut menyebut ada tiga kata kunci dalam melakukan penataan ekosistem logistik. Salah satunya meningkatkan produktivitas.

"Dalam penataan ekosistem logistik terhadap tiga kata kunci, yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, dan menciptakan peluang. Semuanya itu dapat diciptakan melalui penggunaan platform digital yang akan menurunkan dwelling time, biaya, dan meningkatkan pengguna jasa dan investor," katanya.

"Untuk ini, maka pemangku kepentingan pelabuhan segera percepatan digitalisasi pelabuhan menuju smart and green port dengan contoh yang sudah berhasil di Tanjung Priok," tambahnya.

Tonton juga Video: 1.300 Dosis Vaksin Covid-19 Disiapkan di Pelabuhan Parepare

[Gambas:Video 20detik]



(azh/yld)