UI Minta Mendikbud Tidak Turut Campur Tentukan Gelar Profesor

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 11 Nov 2021 09:55 WIB
Bendera Merah Putih Raksasa di Gedung Rektorat UI
Gedung Rektorat UI (Foto: dok. Universitas Indonesia)

Sebab, UI diberi otonomisasi atau kemerdekaan dalam bidang akademik dan nonakademik sesuai peraturan pemerintah dimaksud dan dewan guru besar yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian telah menyetujui kenaikan jabatan itu.

"Namun, dalam praktiknya, peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum pengelolaan Universitas Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, timbul atau ada peraturan teknis dari kementerian terkait yang mengatur berbeda atau mengurangi otonomisasi," terangnya.

Peraturan yang menghalangi otonomis kampus, di antaranya:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
3. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat atau Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2014 yang diganti dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik atau Pangkat Dosen Pendidikan Tinggi Tahun 2019 .

"Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI menjadi fondasi payung hukum yang memiliki signifikansi penting dalam pengelolaan SDM, khususnya pengangkatan, serta penetapan jenjang jabatan akademik guru besar yang juga telah diamanatkan sebagai kewenangan Universitas Indonesia sesuai Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," katanya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, sidang ini diajukan oleh dosen Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Indonesia (UI) Dr Sri Mardiyati, menggugat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ke MK dan menuding ada kartel gelar profesor di Kemendikbud-Ristek sehingga peraturan yang 'menjegalnya' harus dihapuskan.


(asp/nvc)