Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Pada 2019, PKS juga menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).
Saat itu, PKS, lewat ketua fraksinya di DPR, Jazuli Juwaini, menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual lantaran rancangan undang-undang itu dinilai pro-zina. PKS pun saat itu langsung menolak draf RUU tersebut.
"Fraksi PKS bukan tanpa upaya (memberi masukan) sehingga sampai pada kesimpulan menolak draf RUU. Fraksi sudah secara tegas memberikan masukan perubahan, tetapi tidak diakomodasi dalam RUU. Untuk itu, Fraksi PKS menyatakan dengan tegas menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," tegas Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Jumat (1/2/2019).
Jazuli mengatakan masukan substansial Fraksi PKS tidak diakomodasi dalam RUU itu. Masukan itu dari perubahan definisi dan cakupan kekerasan seksual hingga perspektif yang menempatkan Pancasila, khususnya nilai-nilai agama yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas dalam RUU.
"Definisi kekerasan seksual hingga cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran. Bahkan berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang," kata Jazuli.
Jazuli mengatakan keputusan PKS menolak draf RUU tersebut juga diperkuat oleh derasnya kritisi dan penolakan dari tokoh-tokoh agama, para ahli, ormas, dan elemen masyarakat lainnya. RUU ini dinilai sejumlah pihak justru berpotensi memberi ruang bagi perilaku seks bebas dan perilaku seks menyimpang yang secara otomatis bertentangan dengan Pancasila dan norma agama.
"Atas dasar itulah, Fraksi PKS semakin mantap dan yakin untuk menolak draf RUU tersebut serta akan menempuh langkah konstitusional agar DPR membatalkan pembahasan RUU tersebut," sebut Jazuli.
Simak selengkapnya soal PKS kritik Permendikbud PPKS di halaman berikutnya
(maa/haf)