KSP Sejahtera Bersama Diminta Laksanakan Homologasi Secara Transparan

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 10 Nov 2021 21:26 WIB
Deputi Bidang Perkoperasi Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi
Foto: Dok. Kemenkop
Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM meminta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama untuk menjalankan putusan PKPU terkait homologasi (perjanjian damai) secara transparan. Kemenkop juga meminta koperasi memberikan informasi dan penjelasan yang lengkap, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan keraguan anggota terhadap proses yang sedang berjalan.

Deputi Bidang Perkoperasi Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengatakan KSP Sejahtera Bersama berkewajiban menyelesaikan pembayaran hasil homologasi (perjanjian damai) kepada anggotanya secara bertahap. Pembayaran dibagi dalam 10 tahap dengan pembayaran tahap pertama dilaksanakan Juli-Desember 2021. Kewajiban tahap pertama yang harus dibayarkan oleh KSP Sejahtera Bersama kepada anggota sebesar 4% dari nilai total tagihan.

Oleh karena itu, saat bertemu dengan Ketua Pengawas KSP Sejahtera Bersama Iwan Setiawan dan Ketua Pengurus KSP Sejahtera Bersama Vini Noviani, kemarin, Zabadi mengingatkan KSP Sejahtera Bersama sebagai entitas koperasi menempatkan anggota bukan hanya pengguna tapi juga pemilik.

Sebagai anggota dan sekaligus juga pemilik, berhak mendapatkan informasi yang benar dalam berbagai program, kegiatan termasuk dalam menjalankan hasil homologasi. Hal ini dinilai sangat dibutuhkan agar terjadi transparansi dan akuntabilitas dari manajemen.

"Ini jadi poin penting karena KSP Sejahtera Bersama membutuhkan dukungan anggota dalam proses recovery. Itu tidak dapat diperoleh secara cuma-cuma, butuh kesungguhan pengurus untuk meraih kembali kepercayaan anggota. Itu hanya terjadi prosesnya transparan, anggota dapat mengetahui dengan baik proses dan apa yang sedang dilakukan oleh pengurus sehingga dengan demikian ownership betul-betul terbentuk di dalam KSP Sejahtera Bersama," kata Zabadi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/11/2021).

Zabadi juga mendesak agar KSP Sejahtera Bersama membentuk juru bicara atau kehumasan untuk membuka ruang komunikasi secara proaktif yang dapat menjangkau seluruh anggota yang jumlahnya mencapai 181.000 anggota.

"Ruang publikasi sekarang sangat berkembang, penting dimanfaatkan sekaligus untuk menjelaskan segala informasi kepada anggota karena opini yang berkembang bisa menimbulkan kesan yang positif dan negatif. Kami mengimbau manajemen untuk membentuk tim kehumasan untuk memberikan informasi terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen," ujar Zabadi.

Ia juga mengingatkan agar pihak non homologasi mendapatkan layanan dan informasi dan pertanggungjawaban dari pengurus untuk memberikan keyakinan seluruh simpanan betul-betul terjamin dan dapat diselesaikan pada waktunya.

Ketua Pengurus KSP Sejahtera Vini Noviani memastikan akan segera menjalankan arahan KemenkopUKM untuk membentuk humas dan membuat kanal pengaduan dan dapat menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh anggota.

Sementara itu, Ketua Pengawas KSP Sejahtera Bersama Iwan Setiawan mengatakan pihaknya siap segera menjalankan arahan dari KemenkopUKM terkait penyelesaian kewajiban homologasi tahap pertama yang akan berakhir Desember 2021.

"Kami menyadari banyak kekurangan dalam penyelesaian homologasi tahap pertama. Kami akan segera membentuk juru bicara dan humas yang bisa menjelaskan setiap saat perkembangan penyelesaian homologasi sehingga dapat dipahami oleh semua anggota dan menjawab semua pengaduan dan pertanyaan yang disampaikan anggota," tutur Iwan.

Iwan juga menyakinkan KSP Sejahtera Bersama dapat menyelesaikan kewajibannya kepada anggota sesuai kesepakatan homologasi. Diakui, saat ini, koperasi sedang mengalami kendala penjualan aset. Namun, apabila aset terjual, anak perusahaan dapat dilikuidasi maka seluruh hasilnya dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban sesuai tahapan yang ditentukan.

Iwan juga menyinggung proses terkendala, karena masih saja terjadi pelaporan kepada polda di berbagai daerah sehingga menyulitkan manajemen koperasi untuk bekerja cepat.

"Terus terang saja kami sulit menyelesaikan kewajiban jika pengaduan itu masih saja terus mengalir ke kepolisian. Karena sangat menyita waktu kami kalau setiap hari memenuhi panggilan kepolisian. Kami sangat berharap bantuan anggota agar sama-sama menyelesaikan dan mendukung KSP menyelesaikan kewajibannya," ungkap Iwan.

(akd/ega)