ADVERTISEMENT

Didukung KPK, BPN Sulsel Siap Adukan Mafia Tanah ke Polisi

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Rabu, 10 Nov 2021 18:52 WIB
Gedung Pemprov Sulsel
Gedung Pemprov Sulsel (Muhammad Taufiqurrahman/detikcom)
Makassar -

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) akan melaporkan balik mafia tanah dengan unsur pidana yang sempat melakukan gugatan ke pengadilan. Badan Pertanahan Sulsel (BPN) laporan yang digunakan untuk menggugat balik adalah bukti rincik yang diklaim milik mafia tanah.

"Akan dilaporkan ke Polda Sulsel dan bukti awal yang digunakan adalah bukti yang dipergunakan (mafia tanah) untuk menggugat. Itu yang akan dipidanakan. Itu kan rincik, padahal tanah itu eigendom. Tidak mungkin ada rincik yang berdiri di tanah eigendom," kata Kepala BPN Sulsel Bambang Priono saat berbincang dengan detikcom, Rabu (10/11/2021).

Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Sulsel serta pihak Polda Sulsel. Nantinya, pihak Biro Hukum Pemprov Sulsel yang akan melakukan pelaporan ke polisi.

Soal peran KPK, Bambang menyebut lembaga antirasuah itu mendorong agar praktik mafia tanah di Sulsel segera dihilangkan.

"Makasih banget didukung KPK, bupati, dan wali kota untuk menindak tegas mafia tanah. KPK itu sudah tahu mana yang jadi konsentrasinya, baik lokasi lahan yang jadi incaran mafia tanah," tegasnya.

Tidak hanya itu, BPN meminta agar semua pihak yang terlibat, baik dari masyarakat maupun oknum pemerintahan, segera ditindak tegas. Dia menilai tindakan itu dianggap telah menjual aset negara.

Surat Tanah Eks Kebun Binatang Makassar Bodong

Selain soal Al Markaz, Bambang mengaku telah menggelar kasus dugaan praktik mafia tanah terhadap eks lahan kebun binatang Makassar. Surat tanahnya sempat diperjualbelikan ke berbagai pihak. BPN pada Selasa (9/11) telah melakukan gelar kasus bersama dengan Bareskrim Polri.

"Kemarin kita menerima pihak Bareskrim soal eks kebun binatang di Makassar. Dari hasil itu, sudah hampir berkesimpulan surat yang diedarkan itu 'palsu' dan sudah banyak yang diperiksa dari masyarakat, dan juga dari BPN. Tetapi alhamdulillah dari internal BPN tidak terindikasi," terang dia.

"Saat ini concern pada tanah di Al Markaz dan eks kebun binatang itu. Surat tanah Al Markaz yang diklaim sebelumnya saya pastikan bodong," tambah Bambang.

Menurutnya, perintah membasmi mafia tanah berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung. Dia berharap, ke depannya, praktik mafia tanah dapat dihilangkan di Indonesia.

(fiq/jbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT