.webp)
Perwakilan serikat buruh Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) yang turut berunjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Utara (Jakut), akhirnya diterima perwakilan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi mengatakan dia bersama perwakilan buruh lainnya bertemu dengan Ketua Deputi Kebijakan Makro Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Priambodo.
"Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) jangan mengancam kepala daerah ketika mereka menetapkan upah minimum di atas formulasi UU. UU hanya mengatur minimum, tapi di atas itu tidak mengancam dan diperbolehkan," katanya saat berorasi menjabarkan tuntutan pertama di atas mobil, Rabu (10/11/2021).
Berdasarkan permintaan dan koordinasi dengan serikat lainnya, Arif meminta pemerintah, khususnya Mendagri, tidak mengganggu dan tidak melakukan intervensi kepada kepala daerah dalam menetapkan upah minimum buruh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tuntutan kedua terkait dengan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen. Melalui APBN dan kebijakan Fiskal, Arif menuturkan sudah waktunya negara menyelesaikan hal tersebut. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi para buruh.
"Di sinilah waktunya negara hadir, bagaimana APBN, kebijakan fiskal diberlakukan kepada buruh. Kita minta mereka bagaimana minimal 15 persen bisa dijalankan dengan cara ada bantuan stimulus dari pemerintah," tuturnya.
Arif menambahkan, pihaknya sudah mengusulkan dua proposal terkait dua permasalahan tersebut. Dia berharap pemerintah bisa mendengar aspirasi dan merealisasikan hal yang menjadi tuntutan mereka.
"Kita sudah usulkan proposal kita. Kita lihat mereka bagaimana atas masukan kita. Karena kita benar-benar ingin menyelesaikan, ingin buruh sejahtera tanpa ribut terus," tambahnya.
Jika pada akhirnya tidak terealisasi, Arif mengatakan, rencananya dia dan serikat buruh akan menggelar unjuk rasa dengan skala besar. "Dari sebelum-sebelumnya, kita sudah ketemu KSP, menteri dan yang lainnya. Kalau tidak ada realisasi, terpaksa kita lakukan unjuk rasa gede-gedean," katanya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
