.webp)
Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menuai kontroversi. Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri menilai muatan permendikbudristek tersebut bertentangan dengan Pancasila.
"Ini sesuatu permen yang bertentangan dengan Pancasila, norma agama, budaya," kata Salim dalam acara yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertajuk 'Bela Negara Tanggung Jawab Bersama', Rabu (10/11/2021).
Sebab, ia menilai muatan dalam Permendikbudristek PPKS itu tidak mengatur aktivitas seksual yang didasari persetujuan kedua belah pihak atau suka sama suka. Salim menyoroti Pasal 5 Ayat (2) huruf l dan m. Pada huruf tersebut tercantum pengertian tentang kekerasan seksual yang dibatasi, yaitu tanpa persetujuan korban.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya, jika ada persetujuan atau suka sama suka, hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam kekerasan seksual ini. Kalau itu yang terjadi, terjadilah sesuatu yang membuat kita prihatin," katanya.
Dengan demikian, ia menyebut peraturan itu hanya bagus di judul saja.
"Judulnya memang bagus, tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, bagus judulnya. Coba baca isinya," kata Salim Segaf Al-Jufri.
Salim menilai para pemangku kepentingan harus lebih serius dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Menurutnya, para menteri perlu beragam dalam menentukan sikapnya agar memunculkan diskursus terhadap suatu kebijakan, bukan justru saling mendukung.
"Sudah sepatutnya bahkan berikanlah contoh para pemimpin bangsa, para negarawan, para menteri ketika membuat permen itu dikaji yang mendalam. Bukan antara satu menteri dengan menteri yang lain saling mendukung ya," ujar Salim Segaf Al-Jufri.
Simak Video: Cegah Kekerasan Seksual Terjadi di Kampus, Menag Dukung Permendikbud PPKS
