.webp)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar alokasi anggaran biaya tidak terduga (BTT) di rencana APBD 2022 Rp 2,2 triliun dipangkas menjadi Rp 200 miliar. Prasetio menilai saat ini kasus COVID-19 di Jakarta makin terkendali sehingga tak perlu mengalokasikan anggaran yang begitu besar.
"Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp 2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp 200 miliar saja," kata Prasetio dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).
Hal ini disampaikan Prasetio ketika memimpin rapat badan anggaran DPRD DKI mengenai laporan hasil pembahasan komisi-komisi serta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022. Prasetio menyarankan sebaiknya anggaran tersebut digeser untuk program pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca-COVID-19 seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada di bawah dinas," jelasnya.
Politikus PDIP itu berharap usulan ini dapat dikaji ulang oleh tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022.
Dalam rapat itu, setiap Komisi juga mengusulkan rencana keperluan anggaran. Berikut ini usulan anggaran masing-masing komisi:
Sementara itu, Komisi A DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp 12,9 triliun, dalam mendukung pemulihan ekonomi telah merekomendasikan kenaikan operasional Dasa Wisma, Jumantik, dan Kader Posyandu dalam KUA-PPAS APBD Tahun depan.
Selanjutnya, Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp 9,2 triliun. Salah satu program yang direkomendasikan ialah peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu, dengan begitu diharapkan perekonomian warga lokal dapat meningkat.
Sedangkan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp 5,8 triliun merekomendasikan agar badan usaha milik daerah (BUMD) yang mendapat penyertaan modal dasar (PMD) dapat mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.
Lalu Komisi D DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp 16,3 triliun ini merekomendasikan agar DPRD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengutamakan pembangunan rusunawa dan rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.
Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp 33,9 triliun ini merekomendasikan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk kader Dasawisma, serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta.
(taa/eva)
