Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan atas bisnis PCR. Nusron menegaskan akan pentingnya acuan harga PCR.
"Atas nama akuntabilitas dan transparansi, kami minta dirut holding menyampaikan harga pokok produksi yang sebenarnya. Apa benar yang disampaikan oleh Uda Andre (Andre Rosiade) tadi bahwa harga PCR bisa di bawah Rp 200 ribu? Kalau benar, kenapa bisa mahal? Coba jelaskan versi BUMN Farmasi," kata Nusron dalam RDPU Komisi VI DPR dengan BUMN Farmasi, Selasa (9/11/2021).
Hadir dalam RDPU tersebut Dirut PT Bio Farma Hanesti Basyir, Dirut PT Indofarma Arif Pramuhanto, Dirut Kimia Farma Verdy Budidarmo, dan Dirut PT Phapros Hadi Kardoko.
Nusron menduga ada praktik usaha yang tidak sehat, sehingga harga PCR di Indonesia di luar kewajaran dan keekonomisan. Anggota DPR Fraksi Golkar itu menyebut praktik usaha yang tidak sehat itu bisa berupa monopoli atau kartel.
"Karena itu, atas nama hak konstitusional, saya minta pimpinan Komisi VI untuk mengagendakan rapat dengan KPPU untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Karena diduga ada kartel, monopoli, atau praktik usaha yang tidak sehat, sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Usaha yang Tidak Sehat dan Monopoli," papar Nusron.
Dalam RDPU tersebut, Nusron juga mencecar BUMN farmasi mengenai persentase BUMN holding melayani PCR. Dari pertanyaan itu terungkap, bahwa dari 48 juta spesimen sampai hari ini, holding BUMN farmasi hanya melayani 20-22 persen spesimen. Selebihnya pihak swasta.
"Jadi yang 80 persen swasta, ya? Artinya dominasi permainan di swasta ya," cecar Nusron.
"Ya, Pak Nusron," jawab Honesti.
Nusron lalu menyampaikan pengalamannya pernah terkena COVID-19 pada November 2020. Nusron mengaku setiap kali PCR biayanya Rp 4,5 juta. Kemudian, setiap pekan kadang satu kali melakukan PCR untuk syarat dan kepentingan tertentu.
Lalu pada perkembangannya, atas instruksi Presiden Joko Widodo, harga PCR bisa turun, mulai angka Rp 1 jutaan dan kini di bawah Rp 500 ribu. Terakhir, Presiden Jokowi minta harga PCR maksimal Rp 300 ribu dan untuk Jawa-Bali Rp 275 ribu.
"Sebenarnya BPP PCR yang sebenarnya berapa menurut versi BUMN Farmasi ini?" tanya Nusron.
Simak video 'Andre Rosiade Bedah Struktur Harga PCR: Harusnya di Bawah Rp 200 Ribu!':
