ADVERTISEMENT

Jampidum Kejagung: Masih Ada Mafia Tanah di Kantor BPN!

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 09 Nov 2021 15:57 WIB
Mafia Tanah
Ilustrasi (Denny Pratama/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Fadil Zumhana menyatakan mafia tanah masih ada di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN). Fadil mengidentifikasi sedikitnya tujuh modus mafia tanah berkerja.

"Saya masih mendengar sebetulnya, selaku penegak hukum, kita mensertifikatkan tanah sendiri ini sulit. Saya juga bingung. Laporan pengaduan banyak ke kita , betapa sulit mengurus sertifikat. Nggak tahu mengapa sulit," kata Fadil.

Hal itu disampaikan dalam webinar Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Selasa (9/11/2021). Ikut pula menjadi pembicara Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Bagus Agus Widjayanto, Dekan FH Unsoed Prof M Fauzan dan Koordinator Program Doktor FH Unsoed, Riris Ardhanariswari.

"Tapi masih saja ada oknum, bukan lembaga, oknum dari BPN masih bermain-main dalam proses pengurusn tanah," kata Fadil.

Fadil menyebut salah satu masalah yang dihadapi di BPN adalah penerbitan sertifikat tanah.

"Masih ada mafia juga di kantor BPN itu bagaimana, begitu sulit, lama, baru keluar. Apakah karena sengaja dibuat sulit agar menghadap atau memang SOP-nya lama," kata Fadil menegaskan.

Bahkan, Fadil menyatakan pernah dimintai sesuatu dari oknum BPN.

"Kita penegak hukum masih juga dimintai juga. Nggak ada takut. Mungkin belum ditangkep sama kita, apakah perlu saya turunkan tim saya?" kata Fadil.

Menurut Fadil, banyak mafia tanah yang memanfaatkan dalam kelemahan pencatatn tanah. Fadil mencatat berbagai macam modus. Pertama, merekayasa seolah-olah ada sengketa dan diselesikan dengan jalur pengadilan.

"Seolah-olah ada sengketa. Lalu gugat mengugat. Suratnya keluar juga dari BPN. Nggak ngerti saya," kata Fadil.

Kasus mafia tanah itu, kata Fadil bisa dikuasi orang seolah-olah oleh penggarap. Tapi orang-orang mafia tanah juga. Fadil mencontohkan kasus yang ditangani seperti tanah PTPN dan PT KAI. Fadil masih ingat kasus mafia tanah di Medan yang dibebaskan di Mahkamah Agung (MA). Namun dalam kacamatanya, kasus itu harusnya tetap salah.

"Kita menghormati putusan pengadilan," kata Fadil.

Modus kedua, tanah diakui oleh mafia tanah dengan vorpending yang sudah tidak berlaku. Bukti palsu, seolah-olah ada jua beli. Ketiga, yaitu dengan meminjam sewa tanah pemerintah dengan jangk waktu yang cukup lama hingga 50 tahun.

"Pemasukan pemerintah negara sangat kecil sekali," beber Fadl.

Modus selanjutnya, tanah dikuasai mafia tanah untuk disertifikatkan. Modus kelima yaitu kerjasmaa dengan kades, lurah untuk mendapatkan girik, surat keterangan tidak sengketa sehingga diterbitkan sertifikat oleh orang BPN.

"Sertifikat bisa dobel. Apalagi cuma SKT. Di daerah pertambangan, izin tumpang tindih," kata Fadil.

Modus keenam yaitu menggunakan egendom palsu. Dan terakhir melaporkan sertifikat hilang ke kepolisian sehingga bisa beluar sertifikat 'aspal'.

"Kalau di BPN ada prosesnya. Tapi sebetulnya, sebaik-baik hukum adalah orang yang ada di balik hukum itu," pungkas Fadil.

Simak juga Video: Kepemilikan Tanah Beralih Misterius di Bintaro

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT