ADVERTISEMENT

LaNyalla Minta Pemprov Jatim Gencar Buat Kebijakan Atasi Pengangguran

Inkana Putri - detikNews
Selasa, 09 Nov 2021 09:53 WIB
LaNyalla minta Pemprov Jatim atasi pengangguran dengan langkah nyata.
Foto: DPD
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti jumlah pengangguran di Jawa Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, angka pengangguran di Jatim mencapai 1,28 juta orang, bertambah 134.330 orang dibanding Februari 2021.

Untuk itu, LaNyalla meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera mengambil langkah konkret guna mengatasi hal tersebut. Sebab, jika biarkan, kondisi ini dapat berdampak terhadap permasalahan sosial lainnya.

"Pemprov Jatim perlu lebih gencar membuat kebijakan dan upaya-upaya yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Sehingga membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang ada," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (9/11/2021).

Di samping itu, LaNyalla juga mengingatkan Pemprov Jatim agar selalu melihat data dari BPS dalam menentukan langkah. Salah satunya dengan memperhatikan sektor yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja.

"Berdasar data-data itulah kemudian segera dilakukan pengembangan yang tepat. Melihat juga pendidikan terakhir angkatan kerja yang terbesar," katanya.

Ia menjelaskan jumlah angkatan kerja Jatim sebanyak 22,32 juta orang atau 70 persen dari keseluruhan penduduk. Sedangkan pekerja dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) masih cukup tinggi, yakni sebanyak 42,58 persen pada Agustus 2021.

Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021, tiga lapangan pekerjaan di Jatim yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 31,68 persen.

"Melihat komposisi tersebut Pemprov dapat mengembangkan sektor industri pertanian. Sektor ini cukup signifikan menyerap angkatan kerja dengan kategori pendidikan SD," ungkapnya.

LaNyalla menambahkan selain membuka lapangan kerja, Pemprov Jatim juga perlu meningkatkan pelatihan bagi angkatan kerja yang baru tamat sekolah atau yang terkena PHK akibat pandemi. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kemampuan sebagai bekal mencari kerja atau membuka usaha.

Dan yang terpenting, kata LaNyalla, kebijakan pemerintah daerah harus selaras dan seirama dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, keduanya dapat lebih sinergi dan optimal dalam mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

"Paling tidak mereka memiliki skill yang bisa menjadi bekal sebagai karyawan atau bahkan untuk berwirausaha," tutupnya.

(fhs/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT