Manuver Utut Hampiri Fahmi Berujung PKS Minta Maaf 'Dengan Segala Hormat'

Jakarta -

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto sempat turun tangan lantaran rapat paripurna pengesahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berujung panas akibat interupsi anggota DPR Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes, yang diabaikan Ketua DPR Puan Maharani. Utut sempat menghampiri Fahmi usai rapat paripurna hingga berujung PKS meminta maaf dengan segala hormat.

Rapat paripurna tersebut digelar di gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021). Rapat dipimpin langsung oleh Puan, didampingi para wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Lodewijk Paulus.

Saat itu awalnya Puan tengah meminta persetujuan seluruh anggota DPR soal laporan Komisi I DPR.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon panglima TNI tentang pemberhentian Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui?" kata Puan Maharani.

Lalu di tengah momen penutupan yang dilakukan Puan, tiba-tiba salah satu anggota Dewan mengajukan interupsi. Dia bahkan menyebutkan nomor anggotanya, yakni A432, yang ternyata anggota DPR Fraksi PKS Fahmi Alaydroes.

Saat itu Fahmi bersikeras meminta waktu untuk interupsi. Namun Puan tetap mengabaikan hingga palu diketuk.

Ketika itulah Fahmi berceletuk menyindir Puan Maharani. Dia menyinggung soal capres.

"Bagaimana mau jadi capres," kata Fahmi.

Mendengar hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto pun geram. Selepas rapat paripurna, Utut bahkan menghampiri meja Fahmi sambil menunjuk-nunjuk. Saat itu tampak perdebatan di antara keduanya.

Utut Buka Suara

Utut Adiyanto lantas menjelaskan tindakannya yang menghampiri Fahmi. Dia menekankan pimpinan sidang Puan Maharani memiliki hak apakah interupsi diterima atau tidak.

"Yang mimpin sidang itu berhak, interupsi diterima atau tidak," ujarnya.

Tak hanya itu, Utut menyebut agenda rapat paripurna tersebut hanya mengesahkan persetujuan DPR terkait calon Panglima TNI. Utut mengatakan interupsi bisa disampaikan di rapat paripurna lain.

"Tadi kan di awal udah dibilang, agendanya tunggal, yaitu masalah laporan Komisi I mengenai panglima TNI, kan sudah. Kan interupsi bisa di tempat lain, supaya kesakralannya bisa terjaga," kata Utut.

Simak selengkapnnya Fahmi meminta maaf di halaman berikutnya.

Fahmi Meminta Maaf

Fahmi lantas meminta maaf atas tindakannya di ruang rapat paripurna. Dia menyebut apa yang dia sebutkan mengalir begitu saja.

"Itu mengalir begitu saja," kata Fahmi di Fraksi PKS.

Fahmi Alaydroes mengatakan dirinya sengaja menyampaikan interupsi di momen paripurna. Menurutnya, apa yang dia sampaikan di interupsi berkaitan dengan ketahanan negara.

"Karena rencana yang ingin saya sampaikan sudah saya sampaikan dan sengaja di momen paripurna sekarang karena berkaitan erat dengan pengesahan panglima, seperti yang tadi saya sampaikan," kata Fahmi.

"Itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan negara kita, ingin saya sandingkan dengan ketahanan moral bangsa, begitu tapi kesempatan itu begitu saja tidak diizinkan, maka saya sampaikan protes seperti yang teman-teman sampaikan," ujarnya.

Fahmi mengatakan sudah meminta maaf kepada PDIP terkait hal ini. Diketahui, Fahmi sempat dihampiri oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto usai menyindir Puan.

"Tapi hal itu sudah selesai tadi, temen-temen PDIP saya juga sudah minta maaf tapi ini jadi pelajaran besar, terutama untuk pimpinan DPR, untuk menghargai dan menjamin konstitusi saya sebagai anggota DPR," ujarnya.

PKS Sebut 'Dengan Segala Hormat'

PKS lantas juga buka suara terkait sindiran Fahmi terhadap Puan Maharani. PKS menyebut sindiran itu tak bermaksud merendahkan marwah pimpinan.

"Dengan segala hormat kami kepada pimpinan teman-teman PDIP tidak ada maksud kami untuk merendahkan marwah pimpinan," kata Ketua DPP PKS Al Muzammil,

Meski demikian, Muzammil tetap mengingatkan seluruh pihak, baik anggota dewan maupun pimpinan dewan, agar menghormati tata tertib. Dia menegaskan seluruh anggota Dewan punya hak menyampaikan aspirasi dalam rapat.

"Tetapi sekali lagi kita untuk menghormati tata tertib yang berlaku di DPR dan forum paripurna adalah forum tertinggi dan kami sebagai fraksi oposisi ingin menyampaikan aspirasi publik masyarakat yang tidak kalah pentingnya," ujarnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya