Vonis Bebas Karhutla, MA: Perusahaan Sudah Pasang Papan Larangan Bakar Lahan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 08 Nov 2021 17:32 WIB
Gedung MA
Gedung MA (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) membebaskan PT KS dari tuntutan Rp 900 miliar lebih dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) seluas 2.600 hektare lebih. Alasannya, PT KS sudah memasang papan larangan bakar lahan, sehingga terbakarnya lahan itu tidak lagi menjadi tanggung jawab PT KS.

"Bahwa di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Kumai Sentosa telah pula dipasang papan peringatan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan setiap kerja, para pekerja selalu diberi arahan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan melakukan pemadaman apabila melihat ada api yang menyala," demikian kata majelis kasasi sebagaimana disampaikan juru bicara MA, Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Senin (8/11/2021).

"Hal ini membuktikan bahwa PT Kumai Sentosa sangat concern terhadap tidak bolehnya melakukan pembakaran lahan di areal kelapan sawit miliknya sehingga tidaklah logis bila PT Kumai Sentosa dituntut melakukan pembakaran di lahan miliknya sendiri," sambung majelis kasasi.

Menurut MA, benar terjadi kebakaran di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pada 21 Agustus 2019. Namun kebakaran tersebut awalnya berasal dari seberang pembatas parit dengan Kawasan Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP) yang kemudian menjalar ke area Blok 41 PT Kumai Sentosa (PT KS).

"Sehingga dengan demikian areal izin usaha kelapa sawit PT Kumai Sentosa ikut terbakar bukan karena sengaja dibakar oleh pihak PT Kumai Sentosa," ujar majelis.

Selain itu, pihak perusahaan telah berusaha memadamkan api yang menjalar ke area perkebunan kelapa sawit miliknya. Yaitu dengan menggerakkan para pegawai dan peralatan pemadamnya. Namun angin bertiup kencang dan adanya asap sangat pekat menyebabkan pemadaman tidak dapat dilakukan dengan maksimal hingga menyebabkan lahan-lahan perkebunan kelapan sawit semakin terbakar.

"Hal ini menunjukkan bahwa bukan PT Kumai Sentosa yang sengaja membakar areal kelapa sawitnya sebab kalau sengaja dibakar maka tentu PT Kumai Sentosa tidak perlu berusaha memadamkan api yang telah menjalar ke area kebun kelapa sawitnya dan terlebih lagi areal kelapa sawit milik PT Kumai Sentosa berpotensi memberi keuntungan besar bagi PT Kumai Sentosa," beber majelis.

Duduk sebagai ketua majelis Salman Luthan dengan anggota Brigjen TNI Sugeng Sutrisno dan Gazalba Saleh. MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun. Dalam putusan yang diketok pada 3 November 2021 kemarin itu, Salman Luthan mengajukan dissenting opinion.

Alhasil, perusahaan lolos dari tuntutan senilai Rp 900 miliar lebih. Dengan rincian, untuk biaya pemulihan fungsi ekologis sebesar Rp 192.647.550.000, biaya pemulihan fungsi ekologis sebesar Rp 86.063.240.000, biaya pemulihan lahan sebesar Rp 634.400.000.000, dan biaya pengaktifan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan sebesar Rp 22.624.550.000.

Adapun di kasus perdata, KLHK menang di tingkat pertama dengan nilai kemenangan gugatan Rp 175 miliar. Namun PT KS melakukan banding untuk kasus perdatanya.

(asp/mae)