Satgas BLBI Tagih Utang Keluarga Bakrie Rp 22,6 M, Baru Dibayar Rp 10,3 M

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 08 Nov 2021 12:53 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Foto: Ilustrasi uang miliaran rupiah (Grandyos Zafna/detikcom)

Pemerintah, kata Mahfud, tak lagi mau tawar menawar. Dia menjelaskan persoalan BLBI tak kunjung selesai puluhan tahun karena obligor dan debitur kerap nego.

"Kita akan bekerja tidak akan lagi tawar menawar yang tidak ada gunanya. Kenapa ini lambat, kemarin saya katakan kalau ganti pejabat, datang lagi obligornya minta dihitung ulang, bahwa itu salah, kumpulkan dokumen lagi," tuturnya.

"Belum selesai hitung, pejabatnya ganti, dia datang lagi minta nego lagi, nggak selesai-selesai. Kita harus tegas ambil ini," imbuh dia.

Mahfud memerintahkan Satgas BLBI untuk segera melakukan penyitaan terhadap aset obligor dan debitur. Penyitaan dilakukan kepada mereka yang belum dan tidak mau melunasi utangnya kepada negara.

"Saya Menko Polhukam selaku pengarah Satgas BLBI memerintahkan kepada ketua Satgas agar Kasatgas pelaksana melakukan penyitaan aset obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya. Jadi ini perintah agar segera disita aset-aset nya," ucapnya.

Mahfud juga memerintahkan agar Satgas BLBI mengirim surat pemberitahuan kepada obligor dan debitur yang tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Surat itu kata Mahfud, dikirim melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalin kerjasama dengan obligor dan debitur.


(dek/aud)