.webp)
Suara Penolakan
Rencana Reuni 212 digelar di tengah pandemi Corona ini kemudian mendapat penolakan dari banyak pihak. Legislator PDIP Rahmad Handoyo menyebut kegiatan tersebut tak akan mendapat izin karena mengundang massa dalam jumlah besar.
"Apapun kegiatan baik reuni maupun apa pun yang mengundang masa dalam jumlah besar tentu tidak diizinkan atau lebih tepatnya belum diizinkan. Mengingat mengundang masa dalam jumlah besar tentu potensi pelanggaran prokes (protokol kesehatan) sangat besar dan tentu potensi klaster COVID bisa muncul kembali," kata Rahmad.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rahmad mengatakan prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prokes pencegahan Corona. Dia meminta vaksinasi Corona dapat disukseskan.
"Kita harus ingat bulan Juli-Agustus lalu ribuan umat tiap hari umat berguguran karena COVID-19, ini tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.
PPP menyinggung tujuan Reuni 212. PPP menilai umat Islam harus melihat manfaat dan mudarat berkumpul dalam jumlah besar di tengah pandemi.
"Bagi PPP, rencana PA 212 bereuni di awal Desember itu tidak perlu dipermasalahkan sebagai bagian dari hak berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi," kata Waketum PPP Arsul Sani.
"PPP yakin bahwa umat Islam ketika menjelang pelaksanaan juga akan melihat 'manfaat dan mudaratnya' dari berkumpulnya banyak orang, utamanya dengan akan melihat situasi pandemi COVID-19 pada saat akan pelaksanaan," sambungnya.
PKS meminta Reuni 212 digelar secara virtual. Menurut PKS, semua pihak harus berhati-hati saat akan membuat kegiatan di tengah pandemi Corona.
"Bisa virtual," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
