Mahfud: Obligor BLBI yang Alihkan dan Sewakan Aset Secara Gelap Akan Dipidana

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 08 Nov 2021 11:06 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Foto Mahfud Md: Dok. Kemenko Polhukam
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terus melakukan pengejaran aset negara kepada para obligor dan debitur. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan pembatasan hak kredit dan hak bepergian ke luar negeri terhadap obligor dan debitur yang belum memenuhi kewajibannya terhadap negara.

"Pemerintah melalui Satgas BLBI akan terus melakukan upaya pengejaran terhadap obligor atau debitur guna memenuhi kewajibannya kepada negara dengan melakukan penyitaan aset jaminan dan harta kekayaan lain, baik berupa tanah bangunan, saham perusahaan, maupun nanti ada langkah-langkah pembatasan-pembatasan keperdataan, misalnya hak kredit di bank, bepergian ke luar negeri dan sebagainya," kata Mahfud saat konferensi pers di Kemnko Polhukam, Senin (8/11/2021).

Selain itu, Mahfud juga menuturkan Satgas BLBI akan memproses secara pidana obligor dan debitur yang melanggar aturan. Seperti misalnya mengalihkan aset hingga menyewakannya secara gelap.

"Masih banyak yang bisa dilakukan terhadap obligor-debitur yang berdasarkan penelitian telah melakukan tindak pidana seperti mengalihkan aset, menjaminkan aset pada pihak ketiga tanpa legalitas, menyewakan aset secara gelap, akan dilakukan proses pidana," ujarnya.

Pemerintah, kata Mahfud, meminta obligor dan debitur menunjukkan iktikad baiknya. Para obligor dan debitur diminta melunasi hutangnya kepada negara.

"Oleh karena itu dengan ini pemerintah meminta iktikad baik kepada obligor atau debitor untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya," ucapnya.

Sebelumnya, Mahfud buka-bukaan tentang sejumlah kendala terkait berlarut-larutnya penagihan utang obligor BLBI, salah satunya upaya negosiasi kepada pejabat terkait. Mahfud menegaskan tidak boleh ada lagi negosiasi karena sudah 22 tahun.

"Di dalam rapat-rapat itu, kita bertanya kenapa sih ini kok lama sekali, lalu ada catatan memang setiap ganti pejabat, setiap ganti menteri, ganti dirjen, itu selalu ada upaya dari obligor dan debitur itu nego ke pemerintah, mengaku tidak punya utanglah, ingin menghitung kembali lah, sehingga tertunda-tunda sampai saat ini," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (5/11).

Mahfud menambahkan, pintu negosiasi para obligor telah tertutup. Obligor BLBI diminta menjelaskan langsung kepada Satgas BLBI jika merasa memiliki bukti pelunasan utang sehingga pemerintah akan tegas menindak tegas pengembalian aset negara terkait BLBI.

(zap/dhn)