Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap sejumlah kendala terkait berlarut-larutnya penagihan utang obligor BLBI. Mahfud mengatakan kerap kali debitur maupun obligor melobi pejabat pemerintahan.
"Di dalam rapat-rapat itu kita bertanya kenapa sih ini kok lama sekali, lalu ada catatan memang setiap ganti pejabat, setiap ganti menteri, ganti dirjen, itu selalu ada upaya dari obligor dan debitur itu nego ke pemerintah," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).
Ia mengungkap lobi-lobi itu dilakukan debitur dengan beragam alasan. Misalnya mengaku ingin menghitung kembali utangnya dan lainnya sehingga tertunda hingga 22 tahun.
"Mengaku tidak punya utanglah, ingin menghitung kembalilah, sehingga tertunda-tunda sampai saat ini," katanya.
Mahfud mengatakan saat ini pemerintah tidak akan lagi membuka pintu negosiasi. Saat ini obligor dan debitur BLBI diminta mendatangi kantor Satgas BLBI jika mengklaim merasa utangnya lunas.
"Oleh sebab itu, ini sudah 22 tahun kan, endak boleh begitu lagi, mari kita selesaikan sekarang, endak ada nego lagi sekarang. Datang saja ke kantor, jelaskan kalau punya bukti sudah lunas dan itu sah ya kita nyatakan lunas. Tapi kalau belum dan jaminan masih ada di kita, jangan coba-coba dijual, disewakan, atau dialihkan ke pihak lain. Itu tidak boleh," katanya.
Meski begitu, Mahfud meminta tidak ada lagi pihak yang mencoba bernegosiasi lagi dengan pemerintah karena sudah 22 tahun masalah tersebut belum terselesaikan.
"Nggak ada nego-nego sekarang, masa nego terus 22 tahun," tuturnya.
Sebelumnya, Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terus berupaya menagih utang kepada obligor BLBI. Satgas BLBI kini menyita tanah seluas 120-124 hektare di Karawang, yang merupakan aset PT Timor Putra Nasional terkait Tommy Soeharto.
"Benar, hari ini Satgas BLBI menyita tanah seluas sekitar 120 hektar di Karawang beserta seluruh aset industri yang ada di dalamnya," kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/11/2021).
(yld/fjp)
