Komentar Komisi I DPR Usai Baju Army Look Saat Uji Calon Panglima Dikritik

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari (Zhacky/detikcom) — Foto: Abdul Kharis Almasyhari (Zhacky/detikcom)

Jakarta -

Imparsial mengkritik baju hijau army ala tentara yang dipakai Komisi I DPR RI saat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari pun memberi penjelasan.

Abdul Kharis mempertanyakan bagian mana yang disebut sebagai 'army look'. Kata Abdul Kharis, warna hijau tidak selalu identik dengan army look.

"Ya mana yang army look? bukan army look. Emang kalau warna hijau pasti army look, ya nggak lah, itu nanti seragam PKB army look," kata Abdul Kharis di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (7/11/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Abdul Kharis menegaskan kembali bahwa warna hijau tidak selalu mengandung unsur tentara. Dia pun mengungkap baju hijau yang dipakai Komisi 1 itu dibuat sebelum adanya fit and proper test calon Panglima TNI.

"Warna hijau warna macam-macam bukan cuman warna tentara, itu dibuat sebelum fit proper," ungkapnya.

Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI usai menggelar fit and proper test.

Anggota Komisi I DPR bersama Jenderal Andika Perkasa usai fit and proper test Foto: Agung Pambudhy

Sebelumnya diketahui, beberapa anggota Komisi I DPR RI memakai baju hijau army ala tentara saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Komisi I DPR pun tuai kritik karena memakai baju ini.

Peneliti dari Imparsial, Husein Ahmad mengatakan memang tidak ada aturan yang melarang para anggota DPR memakai baju hijau army saat fit and proper test panglima TNI. Namun, hal tersebut menurut Husein tidaklah lazim.

"Boleh aja (pakai baju hijau army). Tapi nggak lazim di parlemen negara-negara demokrasi," kata Husein kepada wartawan, Minggu (7/11).

Simak Video: Alasan Komisi I DPR RI Sambangi Rumah Jenderal Andika

[Gambas:Video 20detik]

Dia mengatakan bahwa baju 'militeristik' seperti itu cuma dipakai di negara-negara otoriter. Yaitu negara-negara yang mengadopsi militerisme.

"Biasanya Parlemen yang pakai baju yang 'militeristik' cuma ada di negara-negara yang otoriter atau fasis misalnya Tiongkok, Kuba dan lain sebagainya. Karena negara-negara itu mengadopsi militerisme ke dalam kehidupan bernegaranya," ungkapnya.

Menurutnya baju hijau army itu aneh jika dipakai oleh anggota parlemen negara demokrasi. Hal ini justru bisa mengesankan bahwa anggota DPR bukan mewakili rakyat.

"Menjadi aneh kalau itu dilakukan di negara demokrasi. Dalam negara demokrasi lazimnya wakil rakyat menampilkan dirinya sebagai representasi yang diwakili (rakyat). Kalau begini kan ada kesan kalau anggota DPR bukan wakili rakyat tapi wakili kelas yang gaya berpakaiannya mereka pakai itu," tuturnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya