.webp)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya tengah merumuskan nilai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022. Meski begitu, Riza mengungkap nilainya tak akan sesuai dengan tuntutan para buruh.
"Mohon maaf peningkatan UMP akan kita upayakan meningkat. Namun angkanya belum bisa sesuai dengan harapan kita bersama," kata Riza kepada wartawan, Minggu (7/11/2021).
Dalam berbagai kesempatan, elemen buruh kerap menyuarakan kenaikan UMP/UMK sebesar 7-10%. Kendati demikian, Riza menyatakan perubahan upah minimum perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekali lagi, kita dalam menghadapi COVID, ada masalah bersama disamping masalah ekonomi yang harus dibetulkan, kita selesaikan bersama," ujarnya.
Riza menyatakan kenaikan upah minimum per tahun tak hanya menjadi keinginan Pemprov, tapi juga pihak swasta. Menurutnya, ini salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Ini perlu kerja sama yang baik antara buruh, pemerintah, swasta, semuanya tentu tidak hanya buruh, Pemprov juga berkeinginan untuk ada peningkatan tiap tahun. Begitu juga swasta dan ingin ada peningkatan karena itu bagian dan bukti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi demonstrasi secara serentak di 26 provinsi di Indonesia. Aksi akan digelar pada 10 November mendatang.
"KSPI akan kembali melakukan aksi besar-besaran. Melakukan aksi pada 10 November serempak di 26 provinsi lebih dari 150 kabupaten/kota," kata Ketua KSPI Said Iqbal saat jumpa pers virtual, Rabu (3/11/2021).
Baca juga: Buruh Minta Upah Naik, Bakal Ada PHK? |
Iqbal mengatakan aksi akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Aksi akan terpusat di kantor gubernur hingga DPRD di sejumlah wilayah tersebut.
"Melibatkan 10 ribu buruh lebih dari seribu pabrik. Jam 10 sampai selesai akan melakukan aksi. Aksi akan dipusatkan di kantor gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD di wilayah masing-masing," ujarnya
Iqbal mengatakan ada empat tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Mulai tuntutan kenaikan upah 2022 hingga pencabutan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
(taa/eva)
