.webp)
Jenderal Andika Perkasa tak ingin orang berharap terlalu tinggi saat menyampaikan visinya sebagai calon Panglima TNI. Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai Andika tidak ingin TNI dianggap superhero oleh rakyat.
"Pernyataan ini menurut saya menarik karena disampaikan oleh seorang calon Panglima justru di saat TNI berdasarkan sejumlah hasil survei, mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik. Pernyataan itu juga harus dilihat dalam konteks yang tak terpisahkan dari keseluruhan visi misi yang disampaikan," kata Khairul Fahmi kepada wartawan, Sabtu (6/11/2021).
Menurut Khairul, Andika tidak ingin TNI dikesankan sebagai lembaga yang superior. Dia menyebut Andika menyadari bahwa TNI memiliki keterbatasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya, Andika ingin agar ke depan, TNI tidak lagi tampil atau dikesankan sebagai superhero atau lembaga yang superior dan terpercaya. Agaknya Andika menyadari jika upaya membangun reputasi yang selama ini dilakukan oleh TNI ini terus dilakukan secara berlebihan, maka akan kontraproduktif bagi tingkat kepercayaan dan reputasi institusi, kementerian maupun lembaga lain. Karena bagaimanapun TNI tentu saja juga memiliki keterbatasan, baik karena regulasi maupun karena di luar kompetensinya," katanya.
Minimalkan Peran TNI di Aktivitas Sipil
Khairul berharap pernyataan Andika itu dapat diimplementasikan dengan mengurangi peran TNI pada aktivitas sipil. Dia menilai keterlibatan TNI di aktivitas sipil berpotensi melanggar undang-undang.
"Saya kira pernyataan itu nantinya bisa diimplementasikan dengan meminimalkan peran TNI dalam banyak aktivitas sipil yang tidak relevan atau di luar konteks kedaruratan dan berpotensi tak sesuai aturan perundangan," katanya.
Dia menyebut profesionalitas TNI akan meningkat jika tak lagi terlibat aktivitas sipil. Menurutnya, TNI juga tak akan ditarik-tarik pada urusan yang di luar kewenangan TNI.
"Karena itu akan membantu TNI juga untuk meningkatkan profesionalisme dengan tidak cawe-cawe atau ditarik-tarik untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak relevan dan atau tak sesuai ketentuan perundang-undangan tadi," lanjutnya.
Dia berharap anggota TNI tidak menjadi penjabat kepala daerah. Harapan itu disampaikan mengingat ada 271 daerah yang akan diisi penjabat gubernur hingga bupati/wali kota pada 2022-2024 gara-gara Pilkada digelar serentak 2024.
"Ya kita harapkan itu bisa jadi salah satu wujud nyatanya," katanya.
Lihat Video: Janji-janji Jenderal Andika Jika Jadi Panglima TNI
