.webp)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemui Raja Denpasar IX, PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan di Jaba Pura Pemerajan Puri Agung Denpasar, Sabtu (6/11). Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla membahas soal sistem politik dan demokrasi di Indonesia.
Terkait hal ini, LaNyalla menyayangkan kerajaan dan kesultanan, serta entitas civil society lainnya yang tidak bisa terlibat dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Sebab, sejak Amandemen Konstitusi 4 tahap tahun 1999 hingga 2002, calon presiden ditentukan oleh partai politik.
"Merekalah yang menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Parpol melalui Fraksi di DPR RI bersama pemerintah jugalah yang memutuskan undang-undang yang mengikat seluruh warga bangsa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itulah, saat ini pihaknya tengah berupaya menggugah kesadaran publik. Ia mengatakan rencana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 harus dilakukan untuk memperbaiki sistem tata negara di Indonesia.
"Kita harus kembalikan sistem negara Indonesia agar lebih baik lagi, agar tidak jauh meninggalkan DNA sejarah lahirnya bangsa ini," tuturnya.
Sementara itu, Ida meminta LaNyalla untuk mengoreksi sistem politik dan demokrasi Indonesia. Menurutnya, sistem demokrasi saat ini tak sejalan dengan arah perjuangan bangsa yang berlandaskan Pancasila.
"Demokrasi kita impor dari luar. Kami ingin kita berdemokrasi dengan falsafah Pancasila yang mengedepankan musyawarah, gotong-royong dan toleransi. Apakah sistem demokrasi bangsa kita bisa dikoreksi, sehingga kami yang menjaga marwah budaya ini bisa menghadang perpecahan," kata Ida.
Ida mengatakan sebagai entitas yang dekat dengan masyarakat adat, kerajaan dan keraton menilai sistem demokrasi saat ini tak lagi sejalan dengan keinginan para pendiri bangsa. Bahkan, implementasinya membuat masyarakat terkotak-kotak.
"Untuk itu, kami meminta kepada Pak Ketua DPD RI agar sistem politik, termasuk pelaksanaan demokrasi ini dikoreksi dan diperbaiki agar masyarakat kita tidak terpecah belah," pintanya.
Di samping itu, ia juga berharap agar RUU Masyarakat Hukum Adat dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang.
"Kami juga mengharapkan judulnya diganti menjadi UU Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara. Itu pesan kami di samping Tujuh Titah Raja yang sudah disampaikan di Sumedang," ungkapnya.
Ida juga meminta LaNyalla untuk mengunjungi puri-puri lainnya di Bali. Sebab, baru tiga Puri yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), yakni Puri Agung Denpasar, Puri Agung Tabanan, dan Puri Agung Karangasem.
"Di MAKN ini kami mengikuti Tri Dharma Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Pertama, kami adalah satu komunitas. Kedua, satu identitas dalam kebhinnekaan dan ketiga, kami berada dalam satu visi yang jelas," ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Ida pun berseru mengajak seluruh pihak untuk membangun semangat persatuan bersama LaNyalla. Seruan ini pun lantas membuat sejumlah hadirin berteriak 'LaNyalla Presiden!', berulang kali.
"Bersama LaNyalla kita nyalakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam kesempatan itu, LaNyalla didampingi sejumlah Senator di antaranya Bambang Santoso dan Anak Agung Gde Agung (Bali), Bustami Zainuddin dan Ahmad Bastian (Lampung), Fachrul Razi (Aceh), Andi Muh Ihsan (Sulsel), Erlinawati (Kalbar), Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalsel), Andi Nirwana (Sultra), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Muhammad Rakhman (Kalteng), Angelius Wake Kako dan Asyera Wundalero (NTT), Stefi Pasimanjeku (Malut) dan Habib Ali Alwi dan M TB Ali Ridho (Banten).
Turut mendampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Ketua Harian MAKN Eddy S Whirabumi, Sekjen MAKN DPP Majelis Adat Kesultanan Nusantara (MAKN), Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati Koeswidijono, dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star. Di akhir acara, LaNyalla mendapatkan cinderamata berupa keris dari Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan.
(fhs/ega)
