.webp)
PKS mengkritik peraturan antikekerasan seksual di kampus yang dibuat Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menjawab kritik PKS itu.
Aturan yang dimaksud adalah Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Permen PPKS, diteken Menteri Nadiem pada 31 Agustus 2021.
PKS tidak setuju dengan aspek 'consent' atau 'konsensual (persetujuan)' yang menjadi syarat aktivitas seksual. Ada pula ketidaksetujuan PKS soal definisi kekerasan seksual. PKS juga menilai Permen PPKS ini tidak mempunyai cantolan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek Nizam menanggapi kritik PKS dengan penjelasan soal Permen PPKS ini.
"Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik sehingga menyebabkan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi selama ini tidak tertangani sebagaimana mestinya," kata Nizam, Sabtu (6/11/2021).
Permen PPKS adalah aturan yang urgen. Soalnya, dampak kekerasan seksual bisa berakibat pada fisik dan mental korban. Implikasinya, penyelenggaraan perguruan tinggi menjadi tidak optimal, kualitas pendidikan tinggi bisa turun.
"Sudah sepatutnya kekerasan seksual tidak terjadi, apalagi di lingkungan pendidikan," kata Nizam.
Di dalam Permen PPKS, ada aturan mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus. Di luar sanksi yang diatur dalam Permen PPKS, ada pula sanksi yang sudah termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Permen PPKS itu.
"Permen PPKS disusun dengan mengingat adanya 10 peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya di mata hukum, serta telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," kata profesor dari UGM ini.
Substansi Permen PPKS sejalan dengan tujuan pendidikan yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, yakni pendidikan yang bertujuan mengembangkan potensi diri memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia.
"Kekerasan seksual merupakan salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan tersebut," kata Nizam.
Selanjutnya, kritik PKS:
Simak video 'Dugaan Pelecehan Dekan Terhadap Mahasiswi Unri yang Bikin Geger!':
Kritik PKS
Sebelumnya, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai terbitnya Permendikbud ini tidak tepat lantaran UU yang menjadi dasarnya hukumnya belum ada.
"Di dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang (No 12 Tahun 2011) tersebut, dinyatakan bahwa Peraturan Menteri bisa memiliki kekuatan hukum mengikat manakala ada perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Maka terbitnya peraturan menteri ini menjadi tidak tepat karena undang-undang yang menjadi cantolan hukumnya saja belum ada," kata Ledia seperti dikutip detikcom dalam laman resmi PKS, Jumat (5/11) kemarin.
Lebih lanjut politikus PKS ini menyayangkan beberapa muatan dalam isi peraturan menteri ini jauh dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan dia menuding Permendikbud ini cenderung mengarah pada nilai-nilai liberalisme.
"Ditambah pula peraturan menteri ini memasukkan persoalan 'persetujuan' atau yang biasa dikenal sebagai consent menjadi diksi yang berulang-ulang digunakan sebagaimana bisa ditemukan pada Pasal 5 ayat 2. Bahwa beraneka tindakan atau perilaku akan masuk dalam konteks kekerasan seksual bila tidak terdapat persetujuan dengan korban. Ini tentu merupakan satu acuan peraturan yang berbahaya," kata Ledia Hanifa dalam laman resmi PKS, Jumat (5/11).
(dnu/haf)
