Anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta Syarif mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal anggaran dana hibah untuk organisasi Islam. Menurutnya, NU dan Muhammadiyah sering mendapat anggaran yang kecil jika dibandingkan dengan MUI.
"Ketika beraktifitas, organisasi besar memerlukan dukungan pendanaan banyak. Selama ini pemberian dana terhadap dua ormas terbesar tidak pantas. Apalagi, ada pembandingnya MUI. MUI kan ogranisasi sejenis konfederasi," kata Syarif saat dihubungi, Jumat (5/11/2021).
Menurut Wakil Ketua DPD Gerindra DKI itu, NU dan Muhammadiyah memiliki banyak kegiatan. Selain itu, struktur organisasi mereka pun lebih menjalar ke bawah dibandingkan MUI.
"Dia (NU dan Muhammadiyah) kegiatan banyak. Struktur hirarki di bawah banyak. Bandingkan dengan MUI, tidak punya struktur ke bawah, (Paling bawah) ada di tingkat kota saja,"
Syarif merasa, masalah ini sudah sering dia bawa. Namun, pemprov disebut tidak berubah kebijakan soal ini.
"Menurut saya, tak bisa dibandingkan MUI dengan dua ormas itu. Kalau dikatakan tidak proposional, tentu. Sudah saya soroti sejak lama. Pemprov abai dengan kritik kita," katanya.
PSI Soroti Anggaran Hibah untuk Ormas Islam
PSI menyoroti ketimpangan dana hibah dari Pemprov DKI ke NU dan Muhammadiyah Jakarta. PSI mengungkap dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI Jakarta sebesar Rp 10 miliar.
"Jika kita lihat dalam rancangan, hibah PWNU Jakarta senilai Rp 2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta senilai Rp 1,89 miliar sangat timpang dibanding misalkan kepada MUI Jakarta sebesar Rp 10,6 miliar," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari F-PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya yang diterima, Jumat (5/11/2021).
Simak juga 'UMP DKI 2022 Naik atau Tidak? Ini Jawaban Wagub Riza':
(aik/mae)