PWNU DKI Ungkap Pernah 2 Tahun Tak Dapat Dana Hibah dari Pemprov

Ketua PWNU DKI, Syamsul Maarif, — Foto: Dok Pribadi

Jakarta -

PSI DKI Jakarta menyampaikan bahwa rencana dana hibah yang diterima oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebesar Rp 1,8 Miliar, sementara MUI sebesar RP 10,6 miliar. PWNU DKI Jakarta bercerita pernah tidak dianggarkan dana hibah oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Dua tahun pernah tidak dikasih (dianggarkan), saya protes lewat DPRD, baru dikasih. Tahun 2021, kita dapat Rp 1,2 (miliar) apa ya. Itu berdarah-darah karena nggak dapat. Saya lapor ke anggota dewan, lalu dimasukkan (anggaran). Tiga tahun lalu juga pernah kejadian sama. Akhirnya mendatangi DPRD," kata Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma'arif, saat dihubungi, Jumat (5/11/2021).

Syamsul berharap pemerintah adil dalam menentukan anggaran hibah untuk organisasi keagamaan. Penilaian harus didasari oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mestinya bantuan hibah itu berbasis kegiatan. Banyak jumlah kegiatan (NU). Pak Gubernur (Anies Baswedan) tahu. Pak Gubernur tahu, pernah datangi kegiatan NU tiga kali. Itu satu hari loh," katanya.

Menurut Syamsul, dalam satu tahun, NU mengeluarkan miliaran rupiah untuk kegiatan di masyarakat. Bahkan saat pandemi, NU mengeluarkan anggaran sekitar Rp 27 miliar hanya untuk penanganan COVID-19.

"Kemarin kita kegiatan pencegahan COVID, kalau diuangkan kurang lebih Rp 27 miliar. Saya sampaikan ke Pak Anies di pidato saya. Vaksinasi 40 titik kurang lebih, memberi makan isolasi mandiri 2.400 selama satu bulan. Itu baru item COVID-19, belum kegiatan lain," katanya.

Syamsul pun menyebut anggaran hibah digunakan untuk kegiatan. Mereka tidak menggunakan itu untuk honor atau anggaran kepada anggota atau pengurus.

"Terus terang, ada lembaga keagamaan yang menggunakan dana hibah untuk keperluan honor pengurus, tapi ya tiap tahun tetap diberikan danah hibah sepuluh kali lipat dari ormas lain yang betul- betul padat dengan kegiatan," katanya.

Diketahui, PSI menyoroti ketimpangan dana hibah dari Pemprov DKI ke NU dan Muhammadiyah Jakarta. PSI mengungkap dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI Jakarta sebesar Rp 10 miliar.

"Jika kita lihat dalam rancangan, hibah PWNU Jakarta senilai Rp 2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta senilai Rp 1,89 miliar sangat timpang dibanding misalkan kepada MUI Jakarta sebesar Rp 10,6 miliar," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari F-PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya yang diterima, Jumat (5/11/2021).

Lihat juga video 'KPK Tetapkan Bupati Koltim Andi Merya Tersangka Suap Dana Hibah BNPB':

[Gambas:Video 20detik]

Pemprov DKI Buka Suara

Pemprov DKI Jakarta buka suara soal rencana anggaran yang di permasalahkan oleh PSI. Mereka menyebut sudah ada perhitungan.

"Jadi gini, MUI itu kan wadah dari seluruh ormas Islam, induknya itu, majelis tingginya itu di MUI, NU kan ormas, MUI kan lembaganya, makanya induknya kan di MUI bukan di NU, Muhammadiyah," ujar Plt Kabiro Dikmental DKI Aceng Zaini kepada wartawan, Jumat (5/11/2021).

Soal dana hibah itu, diketahui MUI mendapat Rp 10,6 miliar. Lalu PWNU Jakarta Rp 2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta Rp 1,89 miliar.

Aceng menyebut dana hibah MUI lebih besar karena sebagai induk dari ormas Islam. Dan dana ke ormas Islam juga diberikan sesuai dengan prioritas program yang diajukan.

"MUI kan induknya, wadah semua orams, nggak bisa masa melebihi ibunya, NU. Ibunya kan di MUI-nya," ujar Aceng.

Halaman 1 2

Selanjutnya