ADVERTISEMENT

Kemnaker Dorong Digitalisasi Data Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Jumat, 05 Nov 2021 17:57 WIB
Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terus mengoptimalkan digitalisasi data lewat sistem dan aplikasi seperti Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) pada platform Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER). Hal ini untuk meningkatkan kinerja sekaligus mendorong pertumbuhan data ketenagakerjaan.

"Selain itu juga, digitalisasi ini berdampak positif guna mendorong secara masif pertumbuhan data ketenagakerjaan sebagai dasar bahan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," ucap Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).

Dalam acara Webinar Digital Culture For Sustainable Development di Jakarta, Kamis (4/11), Haiyani menjelaskan tujuan digitalisasi yaitu untuk memperbaiki kondisi lingkungan bisnis dan sosial ekonomi. Selain itu, mengubah bisnis proses melalui sistem aplikasi dan teknologi, mengefisiensikan kinerja, serta membangun integrasi data dengan stakeholder terkait.

Haiyani menyebut data ketenagakerjaan di Kemnaker menjadi satu dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER). SISNAKER menurutnya merupakan suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun daerah.

Ini sesuai dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang meminta Kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan diperkuat oleh Kemnaker dengan melakukan koordinasi dan kerja sama antar instansi ketenagakerjaan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu diharapkan dapat menciptakan ekosistem satu data yang saling terintegrasi dan terpadu guna mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.

Haiyani mengatakan salah satu layanan berbasis digital bagi pengawas ketenagakerjaan yakni layanan WLKP. Layanan WLKP ini merupakan layanan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang WLKP jo Permenaker Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara WLKP Dalam Jaringan (WLKP Online).

"Keuntungan WLKP Online ini adalah mendapatkan pelayanan administratif, mudah, sederhana dan cepat, gratis, serta dokumen administrasi perusahaan aman," tuturnya.

Selain WLKP, lanjut Haiyani, juga terdapat layanan Teman K3 yang merupakan Sistem Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis daring yang meliputi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), Lembaga Audit dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Lalu ada Personal K3, Kelas Virtual Pembinaan K3, Data Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3, Data Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 dan Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, serta Pelaporan Medical Check Up Pekerja. Layanan tersebut terdiri atas layanan umum seperti info dan artikel, dokumen K3, dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) secara online.

"Sebagai kesimpulannya, pelaksanaan digitalisasi dilakukan untuk perbaikan tata kelola data untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang berkualitas serta menyediakan data ketenagakerjaan yang tepat dan berkualitas sebagai pondasi keputusan dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan," pungkasnya.

(ncm/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT