.webp)
Menteri LHK Siti Nurbaya yang menyebut pembangunan pada era Presiden Jokowi tak boleh berhenti atas nama deforestasi. Legislator PDIP Mindo Sianipar menilai pemahaman Siti Nurbaya terkait deforestasi berbeda.
"Kita kan sudah bertekad untuk menekan sekecil mungkin deforestasi, tetapi perlu dipahami bersama yang didefinisikan sebagai deforestasi itu seperti apa. Saya khawatir yang dimaksud Bu Siti pemahamannya berbeda," kata Mindo, kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Di satu isi, Anggota Komisi IV DPR ini meyakini pembangunan di era Jokowi tidak merusak lingkungan. Mindo mengatakan pihaknya akan mempertanyakan hal ini ketika rapat kerja dengan Siti Nurbaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembangunan pada era Presiden Jokowi, pastilah Pro Lingkungan, Pro ekosistem, Pro Keutuhan Ciptaan. Nanti pada kesempatan rapat pertama Komisi IV dengan KLHK, akan ditanyakan soal ini ya," ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mengatakan pembangunan harus beriringan dengan kelestarian lingkungan. Dia yakin Siti Nurbaya mengetahui hal itu.
"Bahwa pembangunan, investasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kualitas yang baik untuk lingkungan. Itu adalah semangat dari perubahan atau revisi UU No 5/1990. Jadi pertumbuhan ekonomi dan konservasi harus beriringan dengan baik," ujarnya.
"Yang tidak boleh ditawar adalah lahan tutupan tidak berkurang, stop penebangan hutan alam, kawasan konservasi nggak boleh kurang, dukungan komisi IV malah harus di tambah. Ini harus dijaga. Bu menteri saya yakin paham itu," lanjut Anggia.
Dia menilai ada miss persepsi terkait pernyataan Siti Nurbaya itu. Anggia menegaskan setiap pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan.
"Itu tentang bahasa, jadi kelestarian lingkungan harus tetap terjaga, segala bentuk pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan pembangunan yang sedang berjalan tetap berjalan, dengan target yang ramah. Tentang laju deforestasi harus tetap dilakukan," ucapnya.
Lihat juga video 'Kala Megawati Ingin PDIP Menang Terus, Meski Presiden Cuma 2 Periode':
Simak selengkapnya di halaman berikut
Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya bicara soal pembangunan besar-besaran yang dilakukan di era Presiden Jokowi. Dia mengatakan pembangunan tak boleh berhenti atas nama deforestasi atau penebangan hutan.
Hal itu disampaikan Siti saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow seperti dilihat detikcom dari situs resmi Kementerian LHK, Rabu (3/11/2021). Siti awalnya bicara soal FoLU Net Carbon Sink 2030 yang tak boleh diartikan sebagai kondisi tanpa deforestasi.
Dia menegaskan komitmen RI mengendalikan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan. Salah satunya berkaitan dengan deforestasi pada 2030.
"Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," kata Siti.
Dia menyebut menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama saja dengan melawan mandat UUD 1945. Menurutnya pembangunan harus terus berjalan untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.
