.webp)
Pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya yang menyebut pembangunan pada era Presiden Jokowi tak boleh berhenti atas nama deforestasi menjadi heboh. Anggota Komisi IV Fraksi PKS Slamet, meminta agar Siti Nurbaya tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan.
"Kalo membuat pernyataan, jangan ABS (asal bapak senang)," kata Slamet, kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Slamet meminta pemerintah terus berkomitmen melakukan pembangunan dengan berwawasan lingkungan. Hal itu menurutnya tertuang dalam UUD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, hal mendasar bahwa pemerintah harus berkomitmen pada konstitusi kita, di mana mandat UUD 1945 pada bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 4 jelas sekali menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan," ujarnya.
Slamet meminta agar hal tersebut harus dijadikan pedoman. Jangan sampai, menurutnya, kerusakan lingkungan ini menjadi catatan sejarah pemerintahan Jokowi.
"Kedua, jangan sampai pemerintah akan di catat dan di baca anak cucu kita dalam sejarah bahwa pemerintahan Jokowi lah yang merusak lingkungan. Karena mengembalikan /pemulihan lingkungan itu (kalo sudah rusak) butuh waktu yang sangat panjang, dan anak cucu kita yang akan merasakan penderitaannya," tuturnya.
Kritikan juga datang dari Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto. Dia menilai apa yang diucapkan Siti Nurbaya terkesan kurang peduli terhadap lingkungan.
"Ketika ada pernyataan yang serampangan terkait dengan lingkungan tentu merupakan bentuk tanggung jawab yang rendah atau kurang peduli," ujarnya.
Bambang mengatakan pembangunan infrastruktur memang penting untuk kelancaran transportasi dan penunjang kehidupan. Namun, menurutnya pembangunan itu tidak mengabaikan lingkungan.
"Sekalipun Pembangunan infrastruktur jalan yang memang kita perlukan terap harus memperhatikan dan berwawasan lingkungan secara cermat sehingga jalan bisa dibangun untuk kelancaran angkutan barang dan jasa termasuk mobilitas masyarakat agar lebih efisien tetapi tidak mengabaikan kerusakan lingkungan," ujarnya.
Bambang menilai Siti Nurbaya seharusnya wajib untuk memastikan agar setiap pembangunan yang ada tidak merusak lingkungan. Dia mengatakan Siti Nurbaya berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.
"Terkait lingkungan tentulah Menteri LHK memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga serta menjalankan tupoksinya, agar lingkungan tetap terjaga dengan baik demi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia sehingga harus hati-hati mengeluarkan statement agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat," ujarnya.
Simak pernyataan Siti Nurbaya terkait deforestasi
Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya bicara soal pembangunan besar-besaran yang dilakukan di era Presiden Jokowi. Dia mengatakan pembangunan tak boleh berhenti atas nama deforestasi atau penebangan hutan.
Hal itu disampaikan Siti saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow seperti dilihat detikcom dari situs resmi Kementerian LHK, Rabu (3/11/2021). Siti awalnya bicara soal FoLU Net Carbon Sink 2030 yang tak boleh diartikan sebagai kondisi tanpa deforestasi.
Dia menegaskan komitmen RI mengendalikan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan. Salah satunya berkaitan dengan deforestasi pada 2030.
"Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," kata Siti.
Dia menyebut menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama saja dengan melawan mandat UUD 1945. Menurutnya pembangunan harus terus berjalan untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.
