Pemprov Klaim Penerapan Larangan Kantong Plastik di Swalayan Jakarta 100%

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 04 Nov 2021 23:56 WIB
Di hari kedua larangan kantong plastik, masih banyak ditemui sejumlah pedagang di pasar tradisional yang menggunakan kantong tersebut.
Ilustrasi kantong plastik (Foto: Rifkianto Nugroho-detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta telah melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai sejak setahun lalu. Hasil evaluasi sementara ini, Pemprov DKI mengklaim penerapan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar swalayan berjalan maksimal.

"Alhamdulillah di Jakarta pasar swalayan mencapai 100 persen, sukses," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/11/2021).

Selain pasar swalayan, Riza juga mendapati tingkat kepatuhan menerapkan larangan penggunaan di mal atau pusat mencapai 90 persen. Kendati demikian, Riza menyadari larangan kantong plastik masih sulit diterapkan di lingkungan pasar tradisional.

"Yang memang belum sukses betul di pasar tradisional, masih di kisaran 50-60 persen," ucap Riza.

Untuk itu, Pemprov DKI tetap menggencarkan sosialisasi serta edukasi masyarakat terkait larangan penggunaan kantong sekali pakai. Caranya dengan membiasakan diri agar pedagang dan masyarakat tak lagi menggunakan kantong plastik, melainkan beralih ke tas ramah lingkungan.

"Kita mendorong agar para pedagang dan masyarakat terus membiasakan tidak menggunakan kantong plastik," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, larangan ini diterapkan mulai 1 Juli 2020 lalu. Larangan itu tertuang dalam Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Bukan tanpa alasan aturan ini diberlakukan. Tujuannya mengurangi sampah di Indonesia yang didominasi oleh plastik dan prosesnya yang dinilai sulit terurai.

"Sekarang ini di Bantar Gebang sudah penuh dengan kresek. Yang sekarang sudah mencapai 39 juta ton (sampah), 34%-nya itu plastik dan kebanyakan kantong kresek. Kalau kita nggak berbuat sesuatu nanti makin lama makin membebani lingkungan dan kasihan anak cucu kita nanti nggak kebagian tempat," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Andono Warih kepada detikcom, Minggu (28/6).

Tiga sarana perdagangan di atas tidak boleh lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai. Jika ada penjual yang nekat, Pemprov DKI dulu menyebut tidak segan-segan akan menerapkan sanksi bertahap.

"Kita kan berangkat dari filosofi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tentu sebagaimana norma yang ada di Pergub, sanksi itu kan bertahap. Bukan langsung sanksi, edukasinya ada, pengawasan, pemantauan, lalu ada teguran, peringatan, baru sanksi," ucap Andono.

(taa/dwia)