Mahfud Md Ingatkan Prajurit TNI soal Netralitas Jelang Tahun Politik 2024

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 04 Nov 2021 20:28 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Mahfud Md (Foto: Dok. Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengingatkan pentingnya TNI menjaga netralitas menjelang tahun politik 2024. Termasuk menjelang pelaksanaan KTT G20 yang akan berlangsung bulan depan.

Hal itu disampaikan Mahfud saat memenuhi undangan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Kamis (4/11/2021) siang. Mahfud hadir untuk memberikan pembekalan kepada perwira menengah TNI dalam acara apel Danrem dan Dandim se-Indonesia tentang perkembangan situasi terkini bidang politik, hukum, dan keamanan.

"Suhu politik menjelang 2024 didahului Keketuaan Indonesia di G20 dan penyelenggaraan KTT G20 yang kegiatannya mulai akhir tahun ini yakni Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT nanti di penghujung tahun 2022, agar benar-benar diantisipasi kerawanan politik dan keamanan," kata Mahfud melalui keterangan tertulis.

Mahfud juga menyampaikan apresiasi atas kinerja TNI dalam melaksanakan pesan sejarah dan amanat konstitusi serta membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Jadi, kata Mahfud, Indonesia bisa masuk 5 besar penanganan COVID-19 terbaik.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tribute kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Seluruh Prajurit TNI di mana pun Saudara bertugas. Secara umum TNI sudah melaksanakan tugas sesuai dengan pesan sejarah dan amanat konstitusi, termasuk membantu penanganan COVID-19 sehingga kebijakan pemerintah efektif dan sekarang masuk level 1 dan 5 besar terbaik dari 215 negara," ujarnya.

Mahfud juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI. TNI juga dinilai responsif dalam penanganan kasus HAM yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan era Gus Dur ini juga menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam melakukan pendekatan kesejahteraan dan perdamaian tanpa kekerasan di tanah Papua. Mulai dari langkah afirmasi dana otonomi khusus hingga afirmasi dalam bidang politik dan pendidikan.

"Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya antara lain afirmasi berupa dana otonomi khusus, hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan," ucapnya.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan penindakan terhadap para teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) akan dilakukan sesuai dengan undang-undang tindak pidana terorisme. Mahfud memastikan pemerintah tidak akan salah sasaran dalam menindak teroris KKB.

"Terkait kelompok kriminal yang bersenjata maka dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di mana tindakan terorisme dikaitan dengan nama kelompok dan nama pemimpin seperti Egianus Kagoya, Lekagak Telenggen, Militer Murib, Germanius Elobo, Sabinus Waker, dan tidak dikaitkan dengan nama Papua," imbuhnya.

(dek/dwia)