.webp)
Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan digelar Komisi I DPR RI Sabtu lusa. Namun, tahapan fit and proper test Jenderal Andika Perkasa sudah dimulai besok.
"Rapat internal Komisi I hari ini, 4 November pukul 13.00-16.00, yang dihadiri seluruh fraksi memutuskan, verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI dilakukan Jumat, 5 November pukul 11.00, oleh pimpinan komisi dan kapoksi (kepala kelompok fraksi)," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Adapun dokumen calon Panglima TNI yang diverifikasi terdiri dari:
- Bukti Penyerahan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK
- NPWP
- SPT Pajak tahun terakhir
- Daftar Riwayat Hidup
- Surat Keterangan Berbadan Sehat
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahapan fit and proper test Andika kemudian dilanjutkan keesokan harinya, Sabtu, 6 November. Dalam tahapan ini, Komisi I menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) secara langsung dengan Andika.
"RDPU dengan calon Panglima TNI dilakukan Sabtu, 6 November pukul 10.00. Sifat terbuka untuk visi-misi, kecuali untuk hal-hal strategis. Kehadiran fisik," terang Meutya.
Setelah RDPU, tahapan dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I. Dalam rapat ini akan dilakukan pengambilan keputusan.
"Dilanjutkan rapat internal Komisi I untuk pemberian persetujuan pada Sabtu, 6 November pukul 13.00," ucap Meutya.
"Selanjutnya diserahkan kembali kepada pimpinan DPR. Direncanakan dapat diparipurnakan Senin tanggal 8 November," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyebut rapat paripurna pengambilan keputusan Andika menjadi Panglima TNI rencananya digelar pada 8 November. Kemungkinan, pelantikan Andika akan dilakukan pada sore harinya.
"Semuanya akan dijadwalkan untuk paripurna pada Senin. Jadi kalau misal diparipurnakan siang, mungkin bisa dari pemerintah ada pelantikannya di hari yang sama," sebut Bobby di gedung DPR, Kamis (4/11).
Bobby menuturkan fit and proper test Jenderal Andika dilakukan lebih cepat, meski Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun secara administrasi pada 31 November 2021. Alasan percepatan, agar tidak terjadi kekosongan jabatan.
"Karena di hari itu walaupun secara administratif Bapak Panglima Hadi itu pensiun pada 31 November, tapi secara UU pada hari itu beliau sudah berumur 58 tahun. Dengan penjadwalan tadi diharapkan tidak ada transisi yang ada jabatan kosong," ujar Bobby.
"Kalau Hari Sabtu bisa dipastikan proses pertama penugasan dari Bamus sudah kita terima dan proses verifikasi sudah kita lakukan," lanjutnya.
(maa/idn)
