.webp)
"Oleh karena itu, saya mengajak semuanya untuk memberi kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan keluarga Indonesia di tengah pandemi dengan penanaman dan penguatan nilai-nilai ajaran Islam kepada keluarga kita masing-masing," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021).
Dalam Sosialisasi Empat Pilar 'Memperkokoh Ketahanan Keluarga dan Ekonomi melalui Nilai-Nilai Kebangsaan' yang digelar Senator asal DKI Jakarta sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni hari ini, Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan nilai-nilai universalitas yang diajarkan agama Islam juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya ajaran dan keyakinan agama, terutama Islam mampu menjawab semua persoalan di muka bumi ini.
"Saya yakin keluarga yang Islami dan menerapkan serta menjalankan ajaran Islam akan lebih mampu menghadapi dampak pandemi ini. Pemahaman mendasar tentang ajaran agama dan keyakinan iman inilah yang seharusnya terus menerus kita tanamkan kepada seluruh anggota keluarga dan masyarakat," paparnya.
Lebih lanjut, LaNyalla mengaku prihatin karena selama 2 tahun belakangan keluarga Indonesia dihantam pandemi COVID-19. Situasi ini dinilainya menyebabkan rapuhnya kesehatan mental dan psikologis keluarga, kesehatan fisik keluarga, ketahanan keuangan atau ekonomi, hingga menyebabkan kematian anggota keluarga.
"Harus diakui beban terberat dalam keluarga ada di pundak ibu rumah tangga atau para istri. Karena perubahan pola hidup di masa Pandemi begitu cepat dan memaksa. Tugas perempuan di rumah bertambah besar," tuturnya.
Di sisi lain dia mengingatkan adanya ancaman besar di dalam keluarga, seperti menurunnya penghasilan, atau bahkan terhentinya pemasukan keuangan akibat suami yang di-PHK. Tentu kondisi ini bisa berujung pada meningkatnya problematika rumah tangga.
"Termasuk meningkatnya eskalasi kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan meningkatnya perasaan stres dan ketidakstabilan emosi pasangan hidup. Ditambah adanya tugas mendampingi anak yang belajar daring," katanya.
Sayangnya dia mengatakan dampak pandemi di dalam keluarga semakin kompleks dan nyaris tidak tersentuh oleh pemerintah secara langsung. Sebab keluarga memang berada di domain privat, bukan publik.
"Pemerintah sebatas menyentuh melalui beberapa skema program bantuan sosial. Atau menangani persoalan yang telah memasuki ranah hukum publik yang diatur melalui peraturan perundangan," tegasnya.
Diungkapkannya, beban masyarakat semakin bertambah karena Indonesia yang semakin jauh dari DNA asli bangsa. Utamanya sejak amandemen konstitusi di era Reformasi pada tahun 1999 hingga 2002 yang membuat Indonesia menjelma menjadi negara liberal kapitalistik.
"Ketidakadilan sosial semakin tergambar dengan jelas. Ketika negara melalui konstitusi dan peraturan perundangan memberi ruang bagi sekelompok orang untuk menumpuk kekayaan. Sehingga hampir 40 persen kekayaan negara ini dikuasai segelintir orang," paparnya.
Belum lagi, lanjut LaNyalla, dengan semakin tereduksinya kerekatan sosial atau kohesi sosial sebagai bangsa karena perubahan pola hidup di masyarakat. Nilai-nilai luhur gotong royong, saling asah, asih, asuh telah memudar, digantikan dengan nilai-nilai hedonis dan individualistik.
"Sungguh melukai saudara-saudara kita yang tertimpa musibah akibat pandemi COVID. Di sinilah pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa harus kita jadikan sebagai perekat kembali bangsa ini," tandasnya.
Oleh karena itu, LaNyalla menyebut DPD RI menggulirkan rencana amandemen konstitusi perubahan ke-5. Hal ini untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik serta mencapai cita-cita para pendiri bangsa, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (akd/ega)
