Djoko Tjandra Ajukan PK di Kasus Cessie Bank Bali

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 04 Nov 2021 16:15 WIB
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra bersalah melakukan tindak pidana korupsi di kasus suap red notice dan fatwa Mahkamah Agung (MA). Djoko Tjandra divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.
Djoko Tjandra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Koruptor Djoko Tjandra mengajukan peninjauan kembali (PK) di kasus cessie Bank Bali dengan kerugian negara lebih dari Rp 500 miliar. Sebelumnya, upaya tersebut terbongkar karena diwarnai suap kepada jaksa Pinangki hingga Irjen Napoleon Bonaparte.

Kasus bermula saat terjadi krisis 1998. Sejumlah bank bangkrut. Bank Indonesia (BI) menyelamatkan perekonomian dengan mengucurkan uang triliunan rupiah ke berbagai bank, salah satunya ke Bank Bali. Belakangan dana itu bocor dan sejumlah nama diadili.

Untuk kasus cassie Bank Bali, tiga orang diadili, yaitu Djoko Tjandra, mantan Gubernur BI Syahril Sabirin, dan mantan Wakil Kepala BPPN Pande Lubis. Mereka diadili secara terpisah pada awal 2000-an. Adapun Setya Novanto lolos di kasus itu. Belakangan, Setya Novanto, yang menjadi Ketua DPR RI saat itu, dihukum 15 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Kembali ke konglomerat Djoko. Di persidangan, jaksa menuntut ringan Djoko, yaitu hanya dituntut 11 bulan penjara.

Hasilnya? Djoko divonis bebas di PN Jaksel dan kasasi. Jaksa tidak tinggal diam dengan mengajukan PK dan dikabulkan. Djoko akhirnya dihukum 2 tahun penjara dan harus mengembalikan uang Rp 500-an miliar yang dikorupsinya.

Apa lacur, putusan PK itu bocor beberapa saat setelah dibacakan. Djoko, yang dalam proses itu tidak ditahan, langsung buru-buru kabur dari Jakarta lewat Papua Nugini dan dilanjutkan ke Malaysia.

Bertahun-tahun menghilang, Djoko diam-diam menyusun rencana agar dirinya bebas. Djoko yang berstatus sebagai buron itu memutar otak bagaimana bisa dinyatakan pengadilan tidak bersalah.

Akhirnya Djoko menyuap Irjen Napoleon Bonaparte agar namanya di daftar red notice hilang. Napoleon lupa daratan dan menerima suap itu.

Setelah namanya hilang di daftar buron polisi seluruh dunia, Djoko melenggang ke Jakarta untuk membuat e-KTP dan mendaftar PK ke PN Jaksel. Akal bulus Djoko dibantu pengacara Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking.

Belakangan juga terungkap Djoko mencoba bebas dengan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung (MA). Di kasus ini, melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya. Dalam dakwaan jaksa, nama Ketua MA dan Jaksa Agung disebut-sebut di kasus Fatwa MA.

Seorang markus ikut terseret, yaitu Tommy Sumardi. Mereka akhirnya diadili secara terpisah.

Sepandai-pandainya Djoko menyuap aparat, akhirnya jatuh jua. Djoko ditangkap dan dibawa pulang Jenderal Listyo Sigit (kini Kapolri) ke Indonesia. Akhirnya, upaya PK dan memohon Fatwa MA agar bebas, gagal total.

Singkat cerita, Djoko dan komplotannya diadili di PN Jakpus dan PN Jaktim. Berikut hukumannya:

1. Djoko Tjandra, dihukum 2,5 tahun penjara di kasus surat palsu dan 4,5 tahun penjara di kasus korupsi menyuap pejabat. Hukuman 4,5 tahun penjara disunat PT Jakarta menjadi 3,5 tahun penjara.

Selain itu, Djoko harus menjalani hukuman korupsi 2 tahun penjara di kasus korupsi cessie Bank Bali. MA juga memerintahkan agar dana yang disimpan di rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dikembalikan kepada negara.
2. Jaksa Pinangki hanya dituntut oleh sesama jaksa selama 4 tahun penjara saja. Awalnya Pinangki dihukum 10 tahun penjara tapi disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara. Anehnya, jaksa tidak kasasi atas putusan itu.
3. Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara. Kini Irjen Napoleon juga sedang disidik di kasus pencucian uang.
4. Brigjen Prasetijo divonis 3,5 tahun penjara.
5. Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara.
6. Andi Irfan divonis 6 tahun penjara.

Setelah masuk penjara, Djoko mengajukan PK ke PN Jaksel. Mungkin Djoko berpikir 'nasi sudah menjadi bubur'. Nah, berdasarkan website Mahkamah Agung (MA) Kamis (4/11/2021), PK Djoko Tjandra diajukan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Perkara itu mengantongi nomor 467 PK/Pid.Sus/2021.

Akankah MA mengabulkan PK itu? Kita lihat ending-nya bersama.

(asp/knv)