MA Sunat Vonis Terpidana Korupsi Proyek Kantor Bupati Konawe Utara

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 04 Nov 2021 13:44 WIB
Update gedung MA, Kamis (7/4/2016).
Gedung Mahkamah Agung (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman terpidana korupsi Cakunda (51) di kasus korupsi proyek pembangunan kantor Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), dari 7 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara. Di kasus itu, negara dirugikan lebih dari Rp 2 miliar.

Hal itu tertuang dalam putusan kasasi yang dilansir website MA, Kamis (4/11/2021). Cakunda adalah PNS pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Utara. Kasus yang menjerat Cakunda adalah proyek pada 2011.

Belakangan, proyek pembangunan lanjutan tahap III untuk tahun anggaran 2011 bermasalah. Terdapat kebocoran di sana-sini. Cakunda akhirnya diproses secara hukum dan duduk di kursi pesakitan.

Pada 28 Maret 2011, jaksa menuntut Cakunda 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Oleh PN Kendari, Cakunda dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Oleh Pengadilan Tinggi (PT) Kendari, hukuman Cakunda diperberat menjadi 4 tahun penjara. Dalam putusan yang diketok pada 1 Agustus 2016 itu, Cakunda juga dihukum denda Rp 400 juta subsider 4 bulan.

Hukuman ini diperberat lagi di tingkat kasasi menjadi 7 tahun penjara pada 7 Juni 2017. Cakunda kaget dan mengajukan PK. Gayung bersambut, majelis PK mengabulkan.

"Menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 bulan," demikian kata majelis hakim yang diketuai Syarifuddin dengan anggota Salman Luthan dan Prof Krisna Harahap.

Saat ini Syarifuddin menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA), sedangkan Krisna sudah pensiun.

"Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," beber majelis.

Apa alasan majelis menyunat hukuman Cakunda? Berikut pertimbangannya:

Bahwa terpidana selaku penatausahaan kewenangan perangkat daerah (PPK SKPD) tidak melaksanakan kewajibannya dalam meneliti kebenaran dokumen dan cek dana yang diajukan. Terpidana juga tidak menghitung pencairan dana tersebut terlebih dahulu, padahal terpidana mempunyai kewajiban untuk itu dan mengetahui sebelum pencairan dana 95 persen, telah ada pencairan dana 20 persen dan 71 persen kepada PT Vonny Bintang Nusantara (VBN). Akibatnya, terjadi pencairan dana yang melebihi plafon anggaran dan tidak sesuai kontrak, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.310.639.545.

Namun kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan secara utuh oleh Drs Aswad Sulaiman MSi selaku Bupati Konawe Utara (terpidana dalam perkara terpisah) dan gedung Bupati Konawe Utara telah selesai serta telah digunakan.

Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan agar tidak terjadi adanya disparitas dalam perkara yang sama dalam berkas yang terpisah/spiltzing antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan atas nama Terdakwa USMAN, S.H., yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tingkat Pertama dengan Register Perkara Nomor 33/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi yang dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, maka Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Untuk diketahui, Aswad di kasus itu dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

(asp/mae)