Menteri LHK: Pembangunan Jokowi Tak Boleh Berhenti atas Nama Nol Deforestasi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Nov 2021 22:37 WIB
Siti Nurbaya
Menteri LHK (Foto: KLHK)
Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bicara soal pembangunan besar-besaran yang dilakukan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan pembangunan tak boleh berhenti atas nama deforestasi atau penebangan hutan.

Hal itu disampaikan Siti saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow seperti dilihat detikcom dari situs resmi Kementerian LHK, Rabu (3/11/2021). Siti awalnya bicara soal FoLU Net Carbon Sink 2030 yang tak boleh diartikan sebagai kondisi tanpa deforestasi.

Dia menegaskan komitmen RI mengendalikan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan. Salah satunya berkaitan dengan deforestasi pada 2030.

"Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," kata Siti.

Dia menyebut menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama saja dengan melawan mandat UUD 1945. Menurutnya pembangunan harus terus berjalan untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.

Siti mengatakan kekayaan alam Indonesia, termasuk hutan, harus dikelola. Dia menekankan pengelolaan itu dilakukan sesuai kaidah berkelanjutan dan berkeadilan.

"Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia," ujar Siti.

Dia berharap semua pihak berhati-hati memahami deforestasi dan tidak membandingkan makna deforestasi antara satu negara dengan negara lain. Menurutnya, deforestasi berkaitan dengan gaya hidup suatu kelompok masyarakat.

"Jadi harus ada compatibility dalam hal metodologi bila akan dilakukan penilaian. Oleh karenanya pada konteks seperti ini jangan bicara sumir dan harus lebih detil. Bila perlu harus sangat rinci," ujar Siti.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Siti kemudian memberikan gambaran tingkat kemajuan pembangunan suatu negara. Beberapa negara maju disebut selesai membangun sejak 1979-an.

Dia mengatakan negara-negara yang dianggap maju itu tinggal menikmati hasil pembangunan. Menurutnya, negara-negara maju punya waktu sekitar 70 tahun untuk masuk ke tahun 2050 saat mereka sebut net zero emission.

"Terus bagaimana Indonesia? Apakah betul kita sudah berada di puncak pembangunan nasional? Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar untuk melindungi rakyatnya," ucapnya.

Dia kemudian memberi contoh kondisi di Kalimantan dan Sumatera. Siti mengatakan banyak jalan yang terputus karena harus melewati kawasan hutan, sementara ada lebih dari 34 ribu desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya.

"Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya," tuturnya.

Dia menyebut Indonesia memiliki target penurunan emisi 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Menurutnya, Indonesia terus berusaha memenuhi target tersebut secara terukur dan konsisten.

"Indonesia dengan target penurunan emisi 41% saja, artinya kita mengurangi emisi sekitar 1,1 giga ton. Sementara mengambil contoh Inggris, pengurangan emisinya 200-an juta, tapi bunyinya 50 persen. Jadi faktor angka absolut ini yang harus dipahami. Arahan Bapak Presiden kepada saya sangat jelas bahwa kita menjanjikan yang bisa kita kerjakan, tidak boleh hanya retorika, karena kita bertanggung jawab pada masyarakat kita sendiri sebagaimana dijamin dalam UUD 1945," jelasnya.

Greenpeace Kritik Jokowi

Greenpeace Indonesia sebelumnya mengkritik isi pidato Jokowi terkait perubahan iklim di KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Greenpeace menilai Indonesia seharusnya bisa menjadi contoh bagi banyak negara berkembang untuk memutus ketergantungan terhadap energi kotor, mewujudkan nol deforestasi, serta tidak bergantung pada dukungan internasional.

"Sebagai bagian dari 20 ekonomi terbesar di dunia, dan 10 negara pengemisi terbesar, seharusnya Indonesia memimpin dengan komitmen ambisius dan aksi nyata untuk dekarbonisasi ekonominya. Yaitu dengan berkomitmen untuk mencapai karbon netral pada 2050, menghentikan dominasi batubara pada sektor energi, dan tidak menggantungkan diri pada perdagangan karbon yang merupakan solusi palsu terhadap krisis iklim," kata Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, dikutip dari situs resmi Greenpeace, Selasa (2/11).

Ada sejumlah poin yang dikritik oleh Greenpeace Indonesia dalam pidato Jokowi. Pertama, terkait pernyataan deforestasi turun terendah dalam 20 tahun terakhir.

"Deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019). Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi. Tren penurunan deforestasi dalam rentang 2019-2021, tidak lepas dari situasi sosial politik dan pandemi yang terjadi di Indonesia sehingga aktivitas pembukaan lahan terhambat," ujar Leonard.

"Faktanya dari tahun 2002-2019, saat ini terdapat deforestasi hampir 1,69 juta hektare dari konsesi HTI dan 2,77 juta hektar kebun sawit. Selama hutan alam tersisa masih dibiarkan di dalam konsesi, deforestasi di masa depan akan tetap tinggi. Deforestasi di masa depan, akan semakin meningkat saat proyek food estate, salah satu proyek PSN dan PEN dijalankan. Akan ada jutaan hektare hutan alam yang akan hilang untuk pengembangan industrialisasi pangan ini," sambung Leonard.

(haf/isa)