Menteri LHK: Pembangunan Jokowi Tak Boleh Berhenti atas Nama Nol Deforestasi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Nov 2021 22:37 WIB
Siti Nurbaya
Menteri LHK (Foto: KLHK)

Siti kemudian memberikan gambaran tingkat kemajuan pembangunan suatu negara. Beberapa negara maju disebut selesai membangun sejak 1979-an.

Dia mengatakan negara-negara yang dianggap maju itu tinggal menikmati hasil pembangunan. Menurutnya, negara-negara maju punya waktu sekitar 70 tahun untuk masuk ke tahun 2050 saat mereka sebut net zero emission.

"Terus bagaimana Indonesia? Apakah betul kita sudah berada di puncak pembangunan nasional? Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar untuk melindungi rakyatnya," ucapnya.

Dia kemudian memberi contoh kondisi di Kalimantan dan Sumatera. Siti mengatakan banyak jalan yang terputus karena harus melewati kawasan hutan, sementara ada lebih dari 34 ribu desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya.

"Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya," tuturnya.

Dia menyebut Indonesia memiliki target penurunan emisi 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Menurutnya, Indonesia terus berusaha memenuhi target tersebut secara terukur dan konsisten.

"Indonesia dengan target penurunan emisi 41% saja, artinya kita mengurangi emisi sekitar 1,1 giga ton. Sementara mengambil contoh Inggris, pengurangan emisinya 200-an juta, tapi bunyinya 50 persen. Jadi faktor angka absolut ini yang harus dipahami. Arahan Bapak Presiden kepada saya sangat jelas bahwa kita menjanjikan yang bisa kita kerjakan, tidak boleh hanya retorika, karena kita bertanggung jawab pada masyarakat kita sendiri sebagaimana dijamin dalam UUD 1945," jelasnya.