.webp)
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong BPK RI atau KPK untuk melakukan audit dan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang berbisnis PCR Test. Pasalnya, PCR Test yang dijadikan lahan bisnis tersebut menyebabkan rakyat dirugikan sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia.
Syarief Hasan menilai, Pemerintah harus segera mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia.
"Banyak masyarakat yang mulai tidak percaya dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang berbisnis PCR Test. Karena itu, Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan melakukan audit yang melibatkan BPK RI," ungkap Syarief dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarief juga mengingatkan kepada pejabat publik agar tidak terlibat dalam bisnis-bisnis tersebut. Menurutnya, pejabat publik tidak seharusnya terlibat atau memberikan keleluasaan kepada perusahaan yang berbisnis PCR Test tersebut yang berpotensi sulit diakses harganya oleh masyarakat.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebut BPK RI harus melakukan audit tersebut harus dilakukan secara menyeluruh.
"BPK RI harus melakukan audit menyeluruh, mulai dari sistem penunjukan perusahaan, penentuan harga yang disampaikan ke masyarakat, hingga keuntungan yang diraihnya dan sebagainya", ungkap Syarief.
Syarief menyebutkan BPK RI juga perlu melakukan audit terhadap pemegang saham dari perusahaan tersebut. Audit terkait siapa pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang berbisnis PCR Test tersebut penting dilakukan untuk melihat keterlibatan berbagai pihak di dalam perusahaan tersebut.
Syarief Hasan juga menegaskan aparat hukum Jaksa Agung/KPK harus mengusut dan apabila terdapat unsur pidana ataupun perdata. Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk dapat terus menekan harga PCR Test yang masih terbilang tinggi.
"MK sudah mengabulkan sebagian muatan dari UU No. 2 Tahun 2020 sehingga jika memang ditemukan kerugian negara, atau itikad tidak baik dari mereka, atau melanggar peraturan perundang-undangan, aparat hukum dapat menggugat mereka, baik pidana maupun perdata," ujarnya.
"Pemerintah harus menindak secara hukum perusahaan-perusahaan jika ditemukan monopoli pasar dan membuat harga PCR Test menjadi tinggi. Masyarakat kini tengah kesulitan di tengah Pandemi, terlebih dengan harga PCR Test yang masih sangat tinggi,"pungkasnya.
(ncm/ega)
