Polusi di Depok Tertinggi, PDIP Tagih Realisasi Perda Kota Hijau

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 02 Nov 2021 07:50 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikravani Hilman
Ikravany Hilman (Foto: dok. Istimewa/Foto diberikan oleh narasumber)
Jakarta -

Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Surya Tjandra menyebut Kota Depok memiliki masalah polusi tertinggi di Indonesia. Anggota DPRD Depok dari Fraksi PDIP, Ikravany Hilman menyoroti kurangnya ruang terbuka hijau hingga lemahnya sistem transportasi di Depok.

"Ada dua sebab polusi udara tinggi itu, pertama berkurangnya vegetasi secara signifikan dalam 10 tahun terakhir karena bisnis properti yang luar biasa. Yang kedua penambahan penduduk yang 3 sampai 4 persen setiap tahun itu memang akibatnya pertambahan jumlah kendaraan," kata Ikravany kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

Ikravany mengatakan kurangnya ruang terbuka hijau dan sistem transportasi di Depok memperburuk kondisi udara. Dia menyinggung Depok yang telah memiliki Perda Kota Hijau.

"Nah sekarang pemerintahan kota belum punya solusi tentang transportasi publik yang bisa memberikan insentif bagi warga untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Dua sumber itu mempercepat sebetulnya polusi udara yang ada di kota Depok. Walaupun Kota Depok ini sudah punya Perda Kota Hijau loh," kata dia.

"Tapi kalau memang belum ada Perwalinya itu membuktikan bahwa Perda itu nggak mau dikerjain, nggak serius mau dikerjain, karena nggak aturan pelaksananya, kan harusnya ada aturan wali kota yang memberikan pelaksana yang lebih kongkrit bagi aparatur pemerintahan di Kota Depok. Ada Perda Kota Hijau tapi polusi tetap ada, malah jadi paling tinggi," kata dia.

Lebih lanjut, Ikravany juga menyoroti Depok belum memenuhi aturan 30 persen untuk ruang terbuka publik. Bahkan, dia menyebut ruang terbuka itu belum mencapai 20 persen.

"Sampai sekarang Depok ini belum bisa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 30 persen ruang terbuka publik, nyampai 20 persen aja belum," katanya.

Menurut Ikravany, selama ini Pemkot Depok menganggarkan untuk pembelian tanah. Akan tetapi mayoritas tanah itu digunakan bukan untuk ruang terbuka hijau.

"Memang Pemerintah Kota Depok sudah menganggarkan pembelian tanah, tapi itu kebanyakan untuk fasilitas umum yang lain seperti misalnya posyandu, saya minta juga untuk bikin sekolah, untuk ruang terbuka hijau apakah masuk ke dalam anggaran itu atau enggak, karena anggaran terlalu banyak untuk mengejar ketertinggalan syarat ruang terbuka hijau itu," katanya.