Kemenkum HAM Minta Maaf soal Surat Tak Tuntut Kebakaran Lapas Tangerang

Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews
Senin, 01 Nov 2021 18:44 WIB
Jakarta -

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diadukan ke Komnas HAM oleh sejumlah keluarga korban kebakaran Lapas Tangerang. Atas hal tersebut, Kemenkumham menyampaikan permintaan maaf.

Pasalnya, Kemenkumham diduga telah berupaya membungkam keluarga korban dengan menyodorkan surat perjanjian. Selain itu, Kemenkumham diduga telah meminta ahli waris tidak melakukan penuntutan atas kejadian maut tersebut.

"Kami pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM, kalau memang surat itu dianggap tidak pas gitu ya, tidak cocok, tentunya sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf kami kepada keluarga korban," kata Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Kemenkumham, Mualimin Abdi, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/11/2021).

"Mudah-mudahan keluarga korban memaafkan atas hal itu, yang tidak pas," lanjutnya.

Meski demikian, Mualimih berdalih bawah surat tersebut merupakan bukti tanggung jawab pemerintah. Dia berujar bahwa segala urusan pemulasaraan dan pemakaman sudah dirampungkan.

"Semata-mata bahwa ini untuk bukti gitu ya. Bahwa segala sesuatunya sudah dilakukan dengan baik. Mengurus dan memulasarakan jenazah. Ini adalah bentuk negara hadir dan pemerintah hadir," jelas Mualimin.

Sebelumnya, sejumlah keluarga korban kebakaran Lapas Tangerang mendatangi Komnas HAM. Mereka mengadukan dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa kebakaran maut di Lapas Tangerang itu.

Mereka datang didampingi Tim Advokasi Korban Kebakaran (TAKK) yang terdiri atas LBH Masyarakat (LBHM), LBH Jakarta, Imparsial, dan LPBH NU Tangerang. Dari sembilan keluarga yang mengadu kepada mereka, tujuh di antaranya meminta pendampingan hukum.

"Dari keterangan keluarga korban tersebut terdapat setidaknya tujuh temuan yang ditemukan dari proses penanggulangan pascakebakaran Lapas Tangerang yang disampaikan kepada Komnas HAM," kata Tim Advokasi Korban Kebakaran Ma'ruf Bajammal di Komnas HAM, Kamis (28/10/2021).

Ma'ruf mengatakan pihaknya menemukan dugaan intimidasi terhadap keluarga saat penandatanganan dokumen-dokumen administrasi dan pengambilan jenazah korban. Menurutnya, ada dugaan upaya pembungkaman terhadap keluarga korban.

"Bahwa pada saat penandatanganan dokumen-dokumen, lokasi penandatangan dan lokasi penempatan jenazah di lokasi berbeda. Lokasi jenazah di lantai satu, sedangkan penandatanganan di lantai dua. Keluarga korban kemudian dibawa lewat tangga ke lantai dua untuk masuk ke sebuah ruangan yang dirasa keluarga korban tidak layak untuk dijadikan tempat penandatanganan dokumen. Pada saat penandatanganan tersebut, keluarga korban diminta tanda tangan dengan tergesa-gesa dengan dikerumuni banyak orang," jelasnya.

Kebakaran maut di Lapas Kelas I Tangerang terjadi pada Rabu (8/9) dini hari. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 49 napi tewas terbakar di lokasi dan puluhan lainnya terluka.

(rak/dwia)