Realisasi Anggaran Pendidikan 20% Tak Bisa Ditawar Lagi

Jakarta - Sejumlah kalangan mendesak pemerintah segera merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN 2006. Namun anggaran yang besar itu dikhawatirkan rawan penyelewengan.Demikian terungkap dalam diskusi tentang anggaran pendidikan yang digelar Gerakan Kaum Muda (GKM) di Jakarta Media Center (JMC), Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (20/4/2006).Menurut GKM, anggaran pendidikan 20 persen tidak dapat ditawar-tawar. Anggaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perlunya perubahan dalam UU 13/2005 tentang APBN 2006 agar anggaran pendidikan nasional menjadi 20 persen.Diskusi yang menghadirkan praktisi pendidikan Arif Rahman, Anggota Komisi I DPR Djoko Susilo dan Ketua PGRI Prof Dr HM Suryo sangat mendukung realisasi alokasi pendidikan 20 persen. Akan tetapi, kekhawatiran penyalahgunaan anggaran tetap ada, karena Depdiknas merupakan salah satu departemen yang rawan penyelewengan dana.Oleh sebab itu, Djoko Susilo mengusulkan agar infrastruktur Depdiknas diperbaiki terlebih dahulu sebelum menerima kenaikan dana pendidikan dari APBN.Para pembicara juga mendukung penyegaraan pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Djoko, kenaikan dana pendidikan akan menyebabkan diharuskannya pemotongan dana untuk sektor lainnya, seperti sektor pertahanan dan gaji DPR.Hal berbeda justru diungkapkan oleh HM Suryo. Menurut dia, pemotongan anggaran di sektor lain tidak perlu terjadi jika pemerintah mampu menunda utang luar negeri dan juga memaksimalkan pendapatan pajak. (san/)