Menko Polhukam Mahfud Md menyoroti aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Mahfud mengaku mengikuti perkembangan terbaru, termasuk seruan Keuskupan Timika agar ada gencatan senjata TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka/TPN-OPM.
"Selaku Menko Polhukam saya juga mengikuti terus perkembangan termasuk seruan keuskupan Timika dan LBH Papua. Saya juga terus memantau update terkini dari Polri, TNI, dan BIN," kata Mahfud kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Baca juga: Beragam Tafsir Soal Kode Panglima TNI |
Mahfud mengatakan selama ini TNI-Polri sudah melakukan tindakan terukur demi mencegah korban jiwa dari masyarakat sipil. Namun kata Mahfud, OPM selalu menjadikan masyarakat sipil sebagai tameng.
"Saya juga minta aparat Polri-TNI melakukan tindakan terukur agar tidak terjadi korban masyarakat sipil. Sebenarnya, seperti masyarakat tahu, Polri dan TNI sudah sangat berhati-hati melindungi warga sipil. Tapi seperti anda tahu OPM itu selalu menyerang dari belakang dan menjadikan warga sipil sebagai tameng dan korban," ujarnya.
Mahfud kemudian menyebut OPM selalu mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Salah satunya, kata Mahfud, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di luar negeri untuk menghadiri agenda internasional.
"Kesan kami, OPM itu selalu mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Saat ini Presiden sedang di luar negeri dan bertemu dengan tokoh-tokoh G20. Nah OPM memanfaatkan momentum itu. Padahal di lembaga-lembaga internasional yang resmi, masalah separatisme Papua tidak pernah diagendakan. Dunia internasional melihat Papua seprti melihat daerah-daerah lain misalnya masalah penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bukan soal disintegrasi," tuturnya.
Mahfud mengatakan pemerintah akan menggelar rapat membahas soal Papua pagi ini. Rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.
"Kami terus berkoordinasi melalui kantor Wapres. Sebenarnya penanganan yang rutin sudah ada yang standar atau prosedurnya. Tapi secara khusus, Senin pagi jam 8.30 kita akan rapat di bawah pimpinan Wapres. Baik berdasar Perpres No 19/20 maupun UU Nomor 2 tahun 2021 terkait Dewan Papua," jelasnya.
Sebelumnya, 36 imam (pastor) Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata antara aparat TNI-Polri dengan pihak TPN-OPM. Gencatan senjata diharapkan mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
"Mengingat konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya (wilayah Keuskupan Timika) dan beberapa tempat lain di Papua yang menyebabkan begitu banyak korban, termasuk anak kecil dan juga berakibat pada pengungsian masyarakat sipil dalam skala besar, maka para Pastor Projo Keuskupan Timika-demi kewajiban kami untuk praktikkan hak asasi manusia, berseru kepada kedua belah pihak yang sedang berperang (TNI-Polri dengan TPN-OPM) agar segera mengadakan gencatan senjata dan memulai dialog untuk mendatangkan damai sejahtera yang lestari," kata Pastor Agustinus S Elmas, membacakan seruan di Rumah Transit Bobaigo Keuskupan Timika seperti dilansir dari Antara, Minggu (31/10).
Simak juga video 'Melihat Lagi Momen Jokowi Dapat Standing Ovation dari Wakil Rakyat Australia':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya
