Kubu Moeldoko Sindir AHY Usai Dibandingkan dengan Loyalis Anas Urbaningrum

Tim detikcom - detikNews
Senin, 01 Nov 2021 09:22 WIB
Juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad.
Foto: Muhammad Rahmad. (screenshot video)
Jakarta -

Kubu Moeldoko membalas sindiran Partai Demokrat soal munculnya parpol baru, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Jubir Kubu Moeldoko Muhammad Rahmad menilai Demokrat tak konsisten soal kemunculan partai baru.

"AHY dan kubunya menggunakan tangan besi ala Hitler dalam mengelola partai dan membuat AD ART yang sarat oligarki, tirani dan otokrasi, sehingga komitmen kuat menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan sehat itu hanya pepesan kosong dan hipokrit demokrasi," ujar Rahmad, dalam keterangannya, Senin (1/11/2021). Rahmad merespons pernyataan Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang menyebut Demokrat menyambut baik parpol baru.

Rahmad menganggap pernyataan Demokrat yang tak alergi dengan perbedaan pendapat tak sesuai fakta. Sebab menurut dia, Demokrat menilai parpol milik pribadi.

"Hal itu terlihat dari upaya mereka mengubah sejarah pendirian partai demokrat dengan merubah AD ART partai dan memasukkan nama SBY sebagai pendiri dan menghilangkan 98 nama pendiri asli Partai Demokrat," katanya.

"Terkait pernyataan kubu AHY yang menyebut loyalis Anas lebih berani dari kubu Moeldoko, ini menunjukkan bahwa kubu AHY tidak mengerti dan tidak paham esensi demokratisasi pasca reformasi, yakni menolak oligarki, tirani, KKN, otokrasi dan totaliter," sambungnya.

Rahmad mengatakan partai bukan soal berani atau tidak. Melainkan perjuangan demokrasi.

"Bagi kubu Moeldoko, mengembalikan kepemilikan Partai Demokrat kepada rakyat adalah harga mati. Adalah fardhu ain (wajib bagi setiap warga negara) untuk menghapus praktek oligarki, tirani, otokrasi dan totaliter ala Hitler di dalam Partai Demokrat. Itulah jihad politiknya Pak Moeldoko," paparnya.

Terkait kemunculan PKN, kubu Moeldoko menilai hal itu merupakan bentuk kebebasan berserikat. Dia menilai wajar ketika belakangan muncul partai baru.

"Sesuai ketentuan, partai calon peserta pemilu harus mengikuti verifikasi administrasi bagi partai yang memiliki kursi di DPR RI, atau verifikasi administrasi dan faktual bagi partai baru dan bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI. Negara yang kuat dan politiknya cenderung stabil adalah negara yang memiliki partai politik 2 atau 3 saja. Namun dalam proses demokratisasi pasca reformasi 1998, kami hargai lahirnya partai partai baru yang suatu saat nanti kami harap akan mengerucut menjadi 2 atau 3 partai besar," ujarnya.

Lihat juga video 'Hasto 3 Kali Sindir SBY, PD Singgung Data Kemiskinan-Pengangguran':

[Gambas:Video 20detik]



(idn/gbr)