Kubu Moeldoko mengkritik ahli dari Partai Demokrat (PD) dalam sidang di PTUN Jakarta, yakni Zainal Arifin Mochtar dan Margarito Khamis. Kubu Moeldoko menilai Zainal Arifin dan Margarito tidak memahami objek gugatan.
"Kedua saksi ahli yang dihadirkan kubu AHY di sidang gugatan PTUN Nomor 150 sepertinya tidak memahami objek gugatan klien kami atas Kemenkumham, dan tidak membaca atau tidak mengerti isi AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020," kata kuasa hukum Kubu Moeldoko Rusdiansyah, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).
"Keterangan yang mereka berikan tidak terkait dengan substansi gugatan. Mereka tampil seperti politisi, bukan layaknya sebagai akademi," imbuhnya.
Rusdiansyah mengawali dengan mengkritik pernyataan Zainal Arifin. Zainal menyatakan kalau partai yang selalu dirusak itu adalah oposisi pemerintah yang sedang berkuasa.
"Pernyataan Zainal ini tidak ada hubungannya dengan substansi gugatan dan tak ada bukti akademisnya. Zainal secara sadar ingin menuduh bahwa pemerintah telah melakukan upaya merusak partai-partai oposisi. Itu adalah tuduhan yang mengada-ada dan padangan yang keliru," paparnya.
Faktanya, sebut dia, Kemenkumham justru berpihak ke kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, Kemenkumham tidak menyetujui kepengurusan kubu Moeldoko.
"Faktanya pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, tidak serta-merta menyetujui permohonan kubu KLB Deli Serdang, sehingga kami lakukan upaya hukum ke PTUN," ucap Rusdiansyah.
Simak juga video 'Kesaksian Peserta KLB: Jhoni Allen Jamin PD Moeldoko Disahkan Menkumham':
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
