.webp)
Jangan Spekulasi Soal Kode Panglima
Beberapa pihak menyebut tidak ada kode soal pengganti Panglima TNI. Golkar menilai momen itu hanya protokol kenegaraan, tidak ada yang istimewa.
"Saya rasa bukan hal istimewa, hanya standar protokol kenegaraan saja, karena Panglima TNI berhalangan sedang menghadiri acara lain," kata anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, kepada wartawan, Sabtu (30/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, juga menilai tidak ada sinyal di balik KSAD Jenderal Andika Perkasa melepas Jokowi untuk kunjungan kerja ke Eropa. Dia menyebut pelepasan yang dilakukan KSAD sesuai ketentuan yang berlaku.
"KSAD mewakili Panglima TNI karena Panglima TNI berhalangan. Nggak perlu dibahas lagi, (pengganti Panglima TNI) itu hak prerogatif Presiden," kata TB Hasanuddin.
Dia menilai tidak ada yang spesial dari Jenderal Andika menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk melepas Jokowi. Menurutnya urutan perwakilan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
"Urutannya KSAD, kalau KSAD juga berhalangan ya KSAL, kalau KSAL juga berhalangan ya KSAU, itu ketentuan yang berlaku," ucap Hasanuddin.
Pakar Militer dan Hankam Dr Connie Rahakundinie Bakrie mengurai hal tersebut. Dia awalnya mengatakan timbulnya interpretasi terhadap Andika Perkasa menjadi Panglima TNI berikutnya sebagai hal yang wajar.
"Pemunculan KSAD Jenderal Andika Perkasa melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo ke Roma kemarin, memang banyak menimbulkan interpretasi yang 'seolah' mengarah atau diarah-arahkan pada preferensi politik Presiden untuk Panglima TNI berikutnya," kata Connie.
Namun, Connie menyebut masih ada waktu juga bagi Jokowi menemui KSAL Laksmana Yudho Margono atau KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo sepulang dari acara di Italia. Hal ini, kata dia, lantas menepis spekulasi terhadap Andika.
"Namun bagaimana jika Presiden menemui KSAL Laksamana Yudho Margono sepulang dari Italia? Semisal untuk berdiskusi tentang persiapan AL terkait Natuna Utara atau di wilayah lain dalam konteks AUKUS. Apakah bisa diinterpretasikan juga sebagai pilihan politik Presiden bagi next Panglima?" ucapnya.
"Atau tidak menutup kemungkinan justru memilih sang kuda hitam, memilih KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo," lanjutnya.
(aik/haf)
