.webp)
Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus menyelidiki indikasi kecurangan pada seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) dengan modus remote access di Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dugaan kecurangan itu sebelumnya sempat viral di media sosial.
Kepala BKN, Bima Wibisana mengatakan pihaknya akan segera mengungkap perkembangan penyelidikan mengenai dugaan kecurangan itu. Bima menyebut BKN akan menggelar konferensi pers pada Selasa (2/11) besok.
"Nanti Selasa preskon (konferensi pers)," kata Bima saat dihubungi detikcom, Minggu (21/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama mengatakan BKN sedang menyelidiki apakah ada kecurangan lain dalam tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) ini selain di Buol, Sulteng.
"Sedang diselidiki," kata Satya saat dihubungi terpisah.
Di tengah heboh kasus dugaan kecurangan tes CPNS, jagat Twitter diramaikan tagar BKNSarangMaling. Dilihat pukul 13.00 WIB, sebanyak 11,9 ribu pengguna telah mencuit dengan tagar tersebut. Mengenai tagar itu, Satya Pratama mengatakan dirinya tak ingin berkomentar. Sementara itu, Bima belum menanggapi soal kehebohan tagar tersebut.
BKN Cuit soal Indikasi Kecurangan
Di sisi lain, BKN melalui akun Twitter resmi mereka, @BKNgoid, juga mencuit soal indikasi kecurangan saat seleksi CASN hari ini. BKN meminta warga untuk mengajukan aduan disertai bukti ke BKN.
"Tenang, ada kanal resminya kok. Kamu bisa ajukan pengaduan disertai dengan bukti aduan lewat https://lapor.go.id," tulis BKN melalui akun Twitter, Minggu (31/10).
"Ingat yang diajukan harus berupa pengaduan dengan bukti valid ya seperti ketidaksesuaian nilai yang diperoleh saat selesai ujian dengan pengumuman hasil seleksi, pemeringkatan 3 kali kebutuhan jabatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku," kata BKN.
BKN juga menjelaskan kriteria laporan yang akan ditolak. Laporan yang akan ditolak itu diantaranya nilai peserta yang tidak memenuhi kriteria dan laporan tanpa bukti.
"Laporan akan ditolak apabila yang diadukan adalah perihal nilai kalian yang tidak memenuhi PG atau tdk memenuhi ambang batas 3 kali kebutuhan jabatan, tetapi kalian minta diikutkan pada SKB. Juga jika aduan kalian berisi laporan kecurangan tanpa bukti," katanya.
Lihat juga Video: Apa Jadinya Tes CPNS Rasa Squid Game?
BKN juga meminta agar hal yang dilaporkan dijelaskan secara detail. BKN juga meminta pelapor menyebutkan nama peserta yang diduga melakukan kecurangan.
"Satu hal yang tidak kalah penting, informasi yang kalian laporkan hendaknya detail, sebutkan nama peserta yang diindikasikan melakukan kecurangan dan lokasi Tilok SKD yang bersangkutan sehingga dapat diambil tindakan tegas dan segera oleh pihak yang berwenang," sebutnya.
"Yuk, mulai biasakan menyampaikan informasi hanya yang valid, bukan hoax, atau sekadar membuat gaduh tanpa bukti. #SeleksiCASN2021," lanjutnya.
Cuitan BKN yang meminta membiasakan diri menyampaikan informasi valid ini ramai dibalas pengguna Twitter. Ada 208 reply atau balasan terkait cuitan ini.
Modus Remote Access
BKN dan BSSN sebelumnya menyelidiki tentang viral dugaan kecurangan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) beredar di media sosial. BKN dan BSSN melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya indikasi kecurangan dengan modus remote access dalam seleksi CASN di Buol, Sulteng.
"Dari hasil penyelidikan tersebut, BKN bersama BSSN menemukan adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan SKD CASN di Tilok Mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak sistem seleksi CASN Nasional dengan modus remote access," kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama, dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).
Tim penyelidik menemukan sejumlah bukti yang mendukung indikasi kecurangan tersebut, di antaranya:
1. Pengaduan masyarakat atas dugaan kecurangan;
2. Hasil audit trail aplikasi CAT BKN terhadap aktivitas peserta seleksi selama pelaksanaan seleksi;
3. Laporan kegiatan forensik digital pada perangkat yang digunakan;
4. Laporan penyelidikan internal oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Buol;
5. Hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksanaan seleksi baik dari BKN maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Buol;
6. Rekaman Kamera Pengawas (CCTV).
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan indikasi kecurangan ini bisa mengarah pada tindak pidana. Tjahjo meminta kasus ini diusut dan segera diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Kasus kecurangan ini harus diusut dan segera diselesaikan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terbukti, pelakunya juga harus mendapat hukuman setimpal," tegas Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (27/10).
