Koruptor Gampang Dapat Remisi, ICW: MA Samakan Korupsi dengan Kejahatan Umum

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Sabtu, 30 Okt 2021 15:55 WIB
Aktivis anti korupsi dari ICW, Kurnia Ramadhana memberikan pernyataan pers di Gedung Dewan Pengawas KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta, Jumat (11/6/2021).  Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Dugaan tersebut terkait penggunaan sewa helikopter oleh Firli Bahuri, beberapa waktu lalu. (ARI SAPUTRA/detikcom)
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor. ICW menilai saat ini MA sedang berupaya menyamakan tingkat kejahatan koruptor dengan kejahatan umum.

Hal itu disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), dan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA). Mereka menyebut pemberantasan korupsi kini berada di titik nadir.

"Dari sini, masyarakat dapat melihat bahwa lembaga kekuasaan kehakiman tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pada masa mendatang, akibat putusan MA ini, narapidana korupsi akan semakin mudah untuk mendapatkan pengurangan hukuman," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/10/2021).

Kurnia menyebut PP 99 2012 sudah terbilang cukup baik untuk mengakomodasi syarat pemberian remisi koruptor. Dalam PP tersebut, khususnya Pasal 34A ayat (1) telah menyebutkan bahwa syarat untuk terpidana korupsi mendapatkan remisi harus memenuhi dua hal, yakni bersedia menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti.

"Perlu diketahui, PP 99/2012 pada dasarnya sudah cukup baik mengakomodasi pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Ini menunjukkan bahwa PP 99/2012 telah mempertimbangkan dengan sangat baik pemaknaan korupsi sebagai extraordinary crime yang membutuhkan cara-cara luar biasa dalam penanganannya, salah satunya memperketat pemberian remisi," katanya.

Kurnia mengatakan ada tiga poin yang seharusnya menjadi pertimbangan MA dalam mencabut PP tersebut. Pertama, PP 99/2012 dianggap tidak sejalan dengan model pemidanaan restorative justice.

"Kedua, regulasi itu juga dipandang diskriminatif, karena membeda-bedakan perlakuan kepada para terpidana. Ketiga, kehadiran peraturan tersebut mengakibatkan situasi overcrowded di lembaga pemasyarakatan," ujarnya.

Selanjutnya, Kurnia juga menilai MA inkonsisten dalam putusannya sendiri. Pasalnya, melalui putusan Nomor 51 P/HUM/2013 dan Nomor 63 P/HUM/2015, MA sudah secara tegas menyatakan bahwa perbedaan syarat pemberian remisi merupakan konsekuensi logis terhadap adanya perbedaan karakter jenis kejahatan, sifat bahayanya, dan dampak kejahatan yang dilakukan oleh seorang terpidana.

"Betapa tidak, sebelumnya lagi pula, perbedaan syarat pemberian remisi dalam konteks pembatasan hak diperbolehkan UUD 1945. Konsep tersebut tertera dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pembatasan hak melalui undang-undang (UU). Bahkan MA secara eksplisit dalam putusan tahun 2013 menyebutkan PP 99/2012 mencerminkan spirit extraordinary crime," katanya.

Lalu MA juga dinilai keliru dalam menilai pengetatan remisi koruptor ini tidak sesuai dengan model restorative justice. Katanya, pemaknaan model restorative justice seharusnya adalah pemberian remisinya, bukan justru syarat pengetatan.

"Secara konsep, pemberian remisi sudah menjadi hak setiap terpidana dan telah dijamin oleh UU Pemasyarakatan. Sedangkan syarat pemberian remisi yang diperketat menitikberatkan pada detterent effect bagi terpidana dengan jenis kejahatan khusus, salah satunya korupsi," ujarnya.

"Dengan kata lain, MA sedang berupaya menyamakan kejahatan korupsi dengan jenis kejahatan umum lainnya," tambahnya.

Selanjutnya, MA juga dinilai keliru dalam pandangan overcrowded di lapas, karena problematikanya bukan pada pemberian remisi, melainkan regulasi dalam bentuk UU, salah satunya terkait narkotika.

"Berdasarkan data dari sistem database pemasyarakatan per Maret 2020, jumlah terpidana korupsi sebenarnya hanya 0,7 persen (1.906 orang). Angka tersebut berbanding jauh dengan total keseluruhan warga binaan yang mencapai 270.445 orang. Melihat data tersebut, pertimbangan majelis hakim MA menjadi semakin tidak masuk akal," katanya.

Terakhir, ICW mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak memanfaatkan putusan MA dalam RUU PAS sebagai dasar untuk mempermudah pengurangan hukuman para koruptor.

Simak juga 'Mahfud Sebut Sebanyak 86% Koruptor Lulusan Perguruan Tinggi':

[Gambas:Video 20detik]



(azh/zap)